Jakarta (SIB)
Komisi II
DPR RI menyetujui
anggaran Rp 6,4 triliun untuk
Kementerian ATR/BPN di tahun 2015. Menteri ATR/BPN
Agus Harimurti Yudhoyono (
AHY) menyebut
anggaran itu nantinya dilakukan salah satunya untuk
Reforma Agraria.
"Pagu
anggaran Kementerian ATR/BPN tahun
anggaran 2025 sebesar Rp 6.454.781.052.000. Alokasi yang sudah disiapkan ini, baik untuk melanjutkan program
Reforma Agraria, namun secara khusus juga tetap bisa dijalankan dengan baik tugas-tugas
Kementerian ATR/BPN di pusat, kantor wilayah provinsi, juga di tingkat kantor pertanahan kabupaten/kota bisa dijalankan secara optimal," ujar
AHY dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Harian SIB, Selasa (10/9).
AHY juga menyebut ada penambahan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp 3,2 triliun yang akan dimaksimalkan dengan menjalankan pelayanan pertanahan elektronik. Dia menyebut saat ini terdapat 445 kantor pertanahan yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi sertifikat tanah elektronik.
Baca Juga:
"Ada penambahan Rp 200 miliar, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari kantor-kantor pertanahan. Dengan semangat yang tinggi bisa menambah hingga 445 kantor pertanahan yang sudah memiliki layanan sertifikat tanah elektronik. Kemudian, juga kami ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat, tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, sehingga prosesnya juga cepat. Dengan demikian, juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II
DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengetuk palu yang menandakan persetujuan pagu
anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 sebesar Rp 6,4 triliun dalam rapat. Anggaran tersebut meliputi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 4.276.905.998.000, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp 2.021.808.943.000, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp 156.066.111.000.
Baca Juga:
"Komisi II
DPR RI menyetujui pagu
anggaran dan pergeseran alokasi
anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan
Kementerian ATR/BPN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran
Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama selama ini. Ini mungkin rapat kita yang terakhir karena kami tinggal tiga minggu lagi," ujar Doli.
Turut hadir mendampingi Menteri
AHY dalam rapat kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni beserta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama
Kementerian ATR/BPN. Turut mengikuti rapat, Wakil Ketua Komisi II
DPR RI Junimart Girsang dan anggota Komisi II
DPR RI yang mewakili seluruh fraksi. (**)
