Jakarta (SIB)Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati baru melakukan pertemuan dengan
Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Apakah ada pembahasan terkait tawaran Prabowo kepada
Sri Mulyani masuk
kabinet lagi?
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan tidak ada pembahasan mengenai posisi kabinet selanjutnya baik dari sisi Prabowo dan Sri Mulyani.
"Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik itu Bu Sri Mulyani maupun pak Prabowo maupun keseluruhan kabinet," kata pria yang akrab disapa Tommy dalam media briefing di Kementerian Keuangan, seperti dilansir Harian SIB, Rabu (11/9).
Baca Juga:
Keponakan Prabowo itu pun menegaskan bahwa pertemuan itu hanya membahas mengenai APBN 2024 dan RAPBN 2025.
"Kita bicara substansi
APBN," terangnya.
Baca Juga:
Menurutnya hal itu penting dibahas, mengingat Prabowo akan menjadi presiden selanjutnya. Pembahasan keduanya juga disebut lebih dalam terutama mengenai R
APBN 2025. Tommy mengatakan R
APBN 2025 akan segera disahkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (
DPR) pada pekan depan.
Sri Mulyani juga disebut meminta arahan kepada Prabowo mengenai isi dari R
APBN 2025. Tak lupa, Bendahara Negara itu juga memberitahukan mengenai kondisi ekonomi global.
"Tetapi dilanjutkan pembahasan dalam mengenai R
APBN 2025, 2025 akan diketok oleh
DPR minggu depan, pembahasanya meminta lagi arahan-arahan
Presiden Terpilih program-program tahun depan dan juga menginformasikan ke
Presiden Terpilih dinamika ekonomi global. Pertemuan sangat baik, sangat hangat dan sangat subtantif," pungkasnya.
Ia mengungkap pertemuan itu berlangsung sangat hangat dengan didahului perbincangan ringan antara Prabowo dengan
Sri Mulyani. Pertemuan pun berlangsung lama sekitar 2,5 jam sampai 3 jam.
"Penjelasan mengenai pertemuan kemarin dilakukan oleh
Presiden Terpilih dengan
Menteri Keuangan di mana saya juga mendampingi Ibu Menkeu. Saya bisa katakan pertemuan sangat hangat berlangsung 3 jam- 2,5 jam. Dimulai dengan pembahasan yang ringan antara beliau karena sudah saling mengenal sebagai menterinya Presiden Joko Widodo," katanya.
Sebelumnya,
Sri Mulyani Indrawati telah menginformasikan bahwa dirinya telah bertemu dengan
Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut dilakukannya dalam rangka melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN).
Pertemuan itu dibagikan
Sri Mulyani dalam unggahan foto melalui akun Instagram resminya @smindrawati. Nampak Wakil
Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut serta mendampinginya.
"Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan
APBN kepada
Presiden Terpilih @prabowo," tulis
Sri Mulyani, dikutip Senin (9/9)
Sudah Diajak DiskusiSementara itu, Wasekjen
PKB Syaiful Huda mengatakan partainya telah diajak berdiskusi terkait membahas menteri di pemerintahan
Prabowo Subianto. Huda mengatakan jumlah menteri masih dalam proses penggodokan.
"Kalau diskusi sudah, diskusi," kata Huda di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).
Namun Huda belum dapat memastikan berapa
PKB mendapat jatah menteri. Menurutnya, proses yang berlangsung saat ini masih diskusi.
"Ya kita lihat nanti, ya kita sudah diajak diskusi," ujarnya.
Selain itu, Huda mengatakan saat ini pihaknya belum mendapat bocoran terkait total menteri yang ada di pemerintahan Prabowo. Menurutnya, hal itu merupakan hak dari Prabowo.
"Belum (belum dengar 44 menteri), setahu saya memang sedang digodok kan. Didiskusikan nomenklaturnya misalnya 44 itu apa saja, ada berapa Menko, ada berapa kementerian teknis, belum sih kita belum mendapatkan bocoran utuhnya," ujarnya.
Huda menyampaikan ada keinginan perihal menteri pemerintahan Prabowo selesai sebelum 20 Oktober 2024. Diketahui, Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
"Ya ketika
PKB memutuskan bergabung dengan pemerintahan, tentu ada kira-kira lanjutan komunikasi politiknya, termasuk setahu saya Pak Prabowo ingin
kabinet ini bisa selesai sebelum tanggal 20 Oktober," ungkap dia.
"Artinya beliau sudah pasti memastikan nomenklaturnya, mau jadi berapa, nomenklaturnya apa, lalu beauty contest, siapa saja yang menduduki posisi kementerian dengan nomenklatur semacam itu, ada berapa Menko," sambungnya. (**)