Antisipasi Kerawanan
Sementara itu, Ketua
Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dalam melakukan mitigasi kerawanan pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Koordinasi, kata dia, dilakukan dari Polda hingga Polsek di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Bagja usai menghadiri rapat koordinasi membahas kesiapan pelaksanaan
pemungutan suara Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Rakor yang diinisiasi oleh Polri itu juga turut dihadiri oleh Ketua
KPU RI Mochammad Afifuddi, Ketua
DKPP RI Heddy Lugito dan Kasum
TNI Letjen Richard Tampubolon.
"Untuk melakukan mitigasi-mitigasi terhadap indeks kerawanan yang berpotensi terjadi di lingkungan provinsi maupun kabupaten atau kota," kata Bagja di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/11).
Baca Juga:
Selain itu, kata Bagja, pihaknya bersama jajaran Polri juga akan melakukan patroli pengawasan. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya praktik kecurangan seperti politik uang hingga pengerahan massa jelang waktu pencoblosan.
"Kami melakukan patroli pengawasan terhadap seluruh hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Pilkada kali ini, terutama praktik-praktik politik uang, pengerahan massa, dan lain lain," jelas Bagja.
Baca Juga:
Dengan begitu, dia berharap seluruh kendali, kontrol dan keamanan pada saat hari
pemungutan suara dapat dijaga dengan baik. Kendati begitu, Bagja memastikan hingga kini, tidak ada laporan tentang adanya pergerakan massa yang terjadi.
"Kami berharap praktik-praktik politik uang dapat direduksi dengan adanya patroli pengawasan ini, dan terima kasih kepada seluruh kesiapan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten atau kota," imbuhnya.
Disiagakan
Pengamanan
pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah disiapkan dengan menyebar jutaan personel gabungan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Personel terdiri dari
TNI, Polri, dan unsur Pemerintah Daerah (Pemda).
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan sebanyak 1.433.441 disiagakan untuk mengawal keamanan pesta politik tersebut.
"Total personel gabungan pengamanan Pilkada sebanyak 1.433.441 personel," kata Sandi Nugroho dalam keterangannya, Senin (25/11).
Sandi mengatakan penyebaran personel ini dilakukan mulau dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Adapun total ada sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar Pilkada serentak.
"Baik yang ada di pusat maupun di daerah. Baik pasukan ataupun personel yang ada di daerah yang itu back up kemana saja dan apa saja yang dikerjakan sudah disiapkan," ucap Sandi.
