Kadisdik Sumut Diperiksa KPK Terkait Penggunaan Dana DAK

Medan (SIB)
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Abdul Haris Lubis diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyelewengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik tahun anggaran 2024 senilai Rp176 miliar.

Informasi yang diperoleh jurnalis SIB News Network (SNN) di Disdik Sumut, Rabu (4/12), Kadisdik Sumut diperiksa KPK, tanggal 27 November 2024 di Jakarta menindaklanjuti kasus ditangkapnya rekanan berinisial TSR di salah satu tempat di Medan.

Diketahui, pemeriksaan terhadap Kadisdik Sumut dalam kasus dugaan penyelewengan penggunaan DAK yang dilakukan KPK tersebut menjadi polemik berkepanjangan di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Baca Juga:

• Mantan Anggota DPRD SU Desak KPK Segera Proses Hukum Pemberi Suap 100 Mantan Dewan
• KPK Ungkap 1 Tersangka Gratifikasi di Lingkungan MPR Terima Uang Rp 17 M

Menurut sumber di Disdik Sumut, sejauh mana pemeriksaan terhadap Kadisdik Sumut Abdul Haris Lubis terkesan sangat rahasia dan tertutup sehingga sempat luput dari atensi publik termasuk media massa.

Ironisnya, selain kasus dugaan penyelewengan penggunaan DAK, Abdul Haris ini terus dihujani persoalan sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Disdik Sumut, di antaranya kasus yang sempat viral, beberapa waktu lalu dalam dugaan menggerakkan massa untuk menolak Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumut dan soal dugaan penjualan buku diduga secara paksa kepada seluruh SMA dan SMK di Sumut.

Baca Juga:

• KPK Usut Korupsi Terkait Pengadaan di MPR
• Dugaan Pemerasan TKA, KPK Telusuri Aliran Uang ke Eks Staf Khusus Menaker

Kooperatif
Kadisdik Sumut Ir Abdul Haris Lubis MSi ketika dikonfirmasi usai membuka acara di SMKN 7 Medan mengatakan, pemeriksaan oleh KPK terkait masalah penggunaan DAK dimaksud, pihaknya koperatif memenuhi panggilan dan tetap menjalani pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Saat didesak soal masalah dugaan penyelewengan penggunaan DAK SMA dan SMK saat ini menjadi perbincangan hangat di lingkungan Disdik Sumut tersebut, Abdul Haris tidak berkenan menjelaskan lebih rinci seraya meninggalkan SMKN 7 Medan kembali bertugas ke kantornya.

Pemerhati Pendidikan/Ketua LSPDK (Lembaga Sarjana Penggerak Desa/Kelurahan)Sumut Ir Badia Tampubolon mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan penggunaan DAK dimaksud dan segera menetapkan para tersangka.

"Jika telah ditetapkan aparat penegak hukum para tersangka dugaan penyelewengan penggunaan DAK tadi langsung ditahan kelak ada efek jera terhadap pejabat pendidikan di masa mendatang," harapnya. (**)