DPR Minta PPN 12 Persen Cuma buat Barang Mewah

Minta Ditunda
Terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengharapkan pemerintah bisa mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN ini.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengungkapkan tahun 2025 dikhawatirkan kondisi daya beli masyarakat masih lemah dan akan terganggu. Kenaikan harga barang dan potensi inflasi ditakutkan bisa memberatkan masyarakat.

"Industri keramik dengan sangat terpaksa harus menyesuaikan harga jual produk pasca penerapan PPN. Hal ini karena nantinya ada kenaikan harga bahan baku, sparepart sampai kemasan," kata dia dalam siaran pers, Kamis (5/12).

Dia menyebutkan industri keramik juga akan terdampak kenaikan upah minimum regional dan upah minimum provinsi. Kondisi ini bisa menambah biaya produksi tahun depan.

Baca Juga:

• DPRD SU Kecewa Kadis PUPR Sumut Terjaring OTT KPK
• Potensi Masa Jabatan DPRD Diperpanjang Buntut Putusan MK, Ini Kata Pemerintah

Selain itu Industri Keramik Nasional juga dibebani dengan pelemahan Rupiah karena pembayaran gas ke PGN menggunakan dolar AS sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan biaya energi gas yang merupakan 30% dari total biaya produksi keramik.

"Asaki mendesak Menkeu untuk segera memperpanjang Kebijakan BMTP/ Safeguard Keramik yang telah berakhir akhir November 2024, Asaki sangat menyayangkan lambannya dan kurangnya atensi dari Kemenkeu di dalam perpanjangan BMTP keramik tersebut. Terlebih lagi seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan BMAD terhadap keramik import dari China yang besarannya hanya berkisar 35%-50% tersebut jauh dari harapan dan perhitungan Asaki yang berkisar di angka 70%-100%," jelasnya.

Baca Juga:

• Ratusan Hektar Areal Pertanian di Desa Kelapa Batubara 2,6 Tahun Alami Kekeringan
• DPR Buka Opsi Perpanjang Jabatan DPRD Buntut Putusan MK

Asaki mengharapkan dukungan dan kepastian serta kecepatan realisasi program Pembangunan Rumah 3 juta unit/tahun karena akan menciptakan demand/kebutuhan keramik yang cukup besar sekitar 110jt m2 keramik atau setara dengan 17% kapasitas produksi keramik nasional di tengah ketidakpastian perekonomian nasional dan dunia di tahun 2025.

Kemudian untuk mempertahankan daya saingnya di tengah membengkaknya biaya produksi di tahun 2025, Asaki mengharapkan insentif dari Pemerintah yakni perpanjangan kebijakan HGBT $6,5usd/mmbtu untuk industri Keramik dengan kepastian supply gas yang selama ini hanya berkisar 65%-70% dari Volume Kontrak Gas dari PGN dgn alasan shortage gas dari hulu.

"Asaki meminta campur tangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk menyelesaikan masalah gangguan supply gas yang telah berlarut-larut tanpa solusi," ujar dia. (**)