Protes Besar-Besaran Guncang Israel, Laut Manusia 'Goyang' Netanyahu

Tel Aviv (harianSIB.com)

Protes besar-besaran mengguncang Israel, Kamis malam waktu setempat. Ribuan orang memenuhi jalan-jalan setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang memperluas kekuasaan politisi atas pengangkatan hakim yang didorong oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Baca Juga:

• Antisipasi Judol Dan Pinjol, HP Personil Mendadak Diperiksa
• Fenomena 2 Juta Penduduk 'Lenyap', China Dilanda Krisis Seksual

Persetujuan ini datang ketika koalisi Netanyahu, yang berhaluan ekstrem kanan, mengumumkan pemberhentian Jaksa Agung dan Kepala Badan Keamanan Internal. Para pengunjung rasa menyebut undang-undang itu "bencana" dan "paku di peti mati demokrasi Israel".

"Pemerintah ingin kita melupakan para sandera (di Gaza), ingin memecat kepala Shin Bet, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya jika kita bersatu seperti tembok," kata pensiunan mayor jenderal Noam Tibon dalam pidatonya di sebuah protes di Tel Aviv, dikutip AFP, Jumat (28/3/2025) dikutip CNBC Indonesia.

Baca Juga:

• Sosiolog: Mandat Imperatif Absen, Wakil Rakyat Jadi Alat Oligarki
• Puluhan Driver Ojol Demo di Depan Kantor Gubernur Sumut, Tolak Program GrabBike Hemat

UU itu sendiri telah disetujui di parlemen Israel, Knesste, dengan 67 suara mendukung dan satu menentang.

Sementara pihak oposisi memboikot pemungutan suara dini hari.

"Alih-alih memfokuskan semua upaya pada pemulangan mereka (sandera Israel di Gaza) dan penyembuhan perpecahan di dalam masyarakat, pemerintah ini kembali ke undang-undang yang sama persis yang memecah belah masyarakat sebelum 7 Oktober," kata Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid yang berhaluan kanan-tengah, oposisi Netanyahu.

"Mereka ingin mengambil alih kekuasaan yang sebenarnya. Netanyahu berpikir bahwa mahkamah agung menghalanginya menjalankan negara dengan caranya sendiri," kata seorang pakar hukum publik di Universitas Ibrani Yerusalem, Claude Klein.

Reformasi peradilan Israel memicu salah satu gerakan protes terbesar dalam sejarah Israel pada tahun 2023 dan mengancam melengserkan Netanyahu. Tapi perang di Gaza membuat isu ini tak tergubris.

Netanyahu selalu mengeskalasi peperangan jika pembahasan UU dilakukan. UU ini diyakini terkait dengan persidangan korupsi Netanyahu yang sedang berlangsung saat ini, yang berpotensi menjauhkannya dari hukuman.

"Mungkin Anda bisa berhenti menghalangi kinerja pemerintah di tengah perang. Mungkin Anda bisa berhenti mengobarkan hasutan, kebencian, dan anarki di jalanan," klaim Netanyahu kepada pengkritiknya. (*)