5 OPD Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi, Bobby Nasution Harapkan Peran KPK di Sumut

Jakarta (harianSIB.com)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengatakan ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumut yang tengah diperiksa. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan kasus korupsi.

Hal itu disampaikan Bobby saat memenuhi undangan diskusi di KPK terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Bobby mengaku berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih di Sumut.

Baca Juga:

• Hari Jadi ke-108, Wali Kota Tebingtinggi Resmikan Layanan WhatsApp untuk Warga
• Gubernur Sumut Sampaikan Ranperda PjP APBD TA 2024 Rp13,236 Triliun ke DPRD SU

"Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur saat ini, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami yang sedang diperiksa. Sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya," kata Bobby dalam rilis keterangan yang dibagikan KPK, Senin (28/4/2025).

Bobby meminta KPK memperkuat kehadirannya di wilayah pemerintah daerah Sumut. Menurut Bobby, kehadiran KPK bisa memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

Baca Juga:

• Kadis PUPR Sumut Dinonaktifkan, Tidak Diberi Bantuan Hukum
• KPK Tak Tutup Kemungkinan Periksa Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan

"Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih apakah kita ingin ikut rusak atau tetap menjaga diri kita tetap bersih," katanya.

"Oleh karena itu, kami sangat berharap peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering. KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami, agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik," tambah Bobby.

Dalam acara yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, memaparkan potensi-potensi rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Titik korupsi itu mulai dari perencanaan anggaran yang tidak akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang sarat kecurangan, lemahnya pengawasan, hingga praktik jual beli jabatan dan pelayanan publik yang berbelit.

KPK mendorong Pemda dan DPRD bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran.

"Sebagai aktor utama di daerah, Pemda dan DPRD harus mengambil peran besar dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, serta demokrasi lokal tumbuh sehat," pungkas Agung. (*)