Rp100 Triliun/Tahun Investasi Masuk ke Sumut

Medan(harianSIB.com)

Gubernur Sumut Bobby Nasution menargetkan nilai investasi yang masuk ke Sumut sebesar Rp100 triliun per tahun. Dengan banyaknya investasi yang masuk, maka indikator makro pembangunan seluruhnya juga ikut meningkat.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (5/5).

Baca Juga:

• Benny Harianto Sihotang Heran Proyek Bendungan Lau Simeme Berbiaya Rp1,76 T Sudah Diresmikan Tak Difungsikan
• KAI Divre I Sumut Gelar Sosialisasi Bahaya Pelemparan Kereta Api

"Ketika investasi masuk, investasi berjalan baik, maka semua indikator (makro) akan menarik indikator lainnya, kalau ada investasi masuk, perusahaan buka, pabrik buka, pasti nilai pengangguran terbuka berkurang, PDRB perkapita meningkat dan lain-lainnya," kata Bobby.

Investasi adalah salah satu yang hal yang menjadi sorotan Bobby Nasution pada Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 Sumut. Selain investasi, Ia juga menyoroti tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan inovasi yang tidak hanya bergantung dengan APBD.

Baca Juga:

• Kunjungan Wisman ke Sumut Naik 32 Persen pada Mei 2025, Didominasi Malaysia 54,24 %
• Pasca Disegel KPK, Aktifitas di Kantor BBPJN Sumut Satker I dan II Nyaris Tak Ada

Pemprov dan Pemkab/Pemko bisa berkolaborasi dengan membuat BUMD bersama di beberapa sektor yang terkait dengan potensi unggulan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya di Langkat, dengan migas atau di Mandailingnatal dengan tambang emas.

"Kita buat BUMD nya (bersama) kita kelola, otomatis dapat profit, membuka lapangan kerja, masyarakat sejahtera, bisa bagi dividen, PAD pun naik," kata Bobby, mengajak para bupati dan wali kota yang hadir.

Tidak hanya itu, Ia juga mengusulkan ide tentang penggabungan BUMD provinsi dengan kabupaten/kota. Salah satu BUMD yang bisa digabungkan adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dengan penggabungan PDAM, permasalahan kekurangan air di beberapa daerah bisa cepat diselesaikan.

"Kita punya PDAM, kabupaten juga punya, kalau boleh saran BUMD ini disatukan asetnya, sehingga aset punya valuasi yang besar dan bisa mendapat pembiayaan yang besar, jadi bisa kita intervensi langsung seperti di beberapa daerah yang kekurangan air bisa langsung dieksekusi dengan cepat," kata Bobby.