Era Baru Prabowo: Lima Kebijakan Strategis Warisan Jokowi Direvisi dalam 9 Bulan

Jakarta(harianSIB.com)

Kurang dari satu tahun memimpin, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan revisi dan pembatalan terhadap lima kebijakan strategis yang diwariskan dari era Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik pada Oktober 2024, perubahan signifikan ini menyentuh sektor vital seperti pajak, administrasi wilayah, proyek strategis nasional, lingkungan, hingga pendidikan.

Langkah-langkah ini disebut bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan prioritas pemerintahan baru dan menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Berikut adalah rincian kelima kebijakan tersebut:

Baca Juga:

• 4 Wakasek dan 5 Staf Wakasek SMA Negeri 3 yang "Dicopot" Plt Kasek Susianto Mengadu ke DPRD Sumut
• Dua Pelajar Pematangsiantar Lulus Seleksi Calon Paskibraka Provinsi Sumut

1. Pembatalan Kenaikan PPN 12% untuk Barang Pokok

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang-barang kebutuhan pokok. Rencana yang merupakan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini sebelumnya dijadwalkan berlaku pada awal 2025.

Baca Juga:

• Yakin Ijazah Jokowi Palsu, Roy Suryo Bawa Bukti ke Bareskrim
• Hadiri KTT BRICS 2025, Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Perdamaian dan Reformasi Global

Keputusan pembatalan diambil setelah rapat internal pada malam Tahun Baru 2025. Kenaikan PPN 12% kini hanya akan diberlakukan untuk kategori barang mewah. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan inflasi.

2. Pengembalian Empat Pulau Sengketa ke Aceh

Pemerintahan Prabowo secara resmi mengembalikan status administrasi empat pulau sengketa, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang, kepada Provinsi Aceh. Kebijakan ini menganulir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 58/2021 era Jokowi yang memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah Sumatera Utara.

Pengembalian ini didasarkan pada tinjauan dokumen historis dan administrasi, sekaligus sebagai solusi atas protes yang telah lama disuarakan oleh pemerintah dan masyarakat Aceh.

3. Pemangkasan Anggaran IKN dan Realokasi Dana

Anggaran proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan signifikan. Dari alokasi yang diperkirakan akan terus meningkat, pemerintahan baru memotongnya menjadi Rp48,8 triliun.

Dana hasil pemangkasan tersebut dialihkan untuk mendanai program prioritas, utamanya program makan siang dan susu gratis bagi pelajar serta penguatan layanan kesehatan dasar. Presiden Prabowo menegaskan, "Membangun manusia lebih penting daripada megaproyek."

4. Larangan Ekspor Pasir Laut