Era Baru Prabowo: Lima Kebijakan Strategis Warisan Jokowi Direvisi dalam 9 Bulan

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2 Juni 2025, pemerintah secara resmi melarang kembali kegiatan ekspor pasir laut. Putusan MA tersebut membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 yang sebelumnya membuka izin ekspor setelah 20 tahun dilarang.

Pembatalan PP tersebut didasari oleh gugatan aktivis lingkungan yang menyoroti kerusakan ekosistem pesisir akibat penambangan pasir, seperti yang terjadi di Kepulauan Spermonde, Makassar. Kebijakan ini dinilai sebagai kemenangan bagi kedaulatan maritim dan keadilan ekologis.

5. Perombakan Sistem Penerimaan Siswa Baru

Baca Juga:

• Ramai Tuntutan “17+8” Viral di Media Sosial Usai Gelombang Unjuk Rasa
• Batal ke Luar Negeri, Komisi II DPR Kembalikan Dana ke Kas Negara

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi yang diterapkan sejak 2017 resmi dirombak. Atas usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, sistem ini diganti untuk mengatasi berbagai masalah seperti pemalsuan alamat dan diskriminasi.

Perubahan fundamental tersebut meliputi:
Perubahan Nama: PPDB diubah menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru).
Penggantian Zonasi: Sistem zonasi diganti dengan sistem domisili yang memprioritaskan jarak aktual rumah ke sekolah.
Empat Jalur Baru: Jalur penerimaan terdiri dari Domisili (porsi terbesar), Afirmasi (kuota diperluas untuk keluarga miskin dan disabilitas), Prestasi, dan Mutasi.

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Mahal,Petani Rencana Ganti ke Tanaman Bawang Merah
• Rp 2,8 Miliar Anggaran Jasa Tenaga Pendidikan di Dinas Pendidikan Nias 2025 Dipertanyakan, Kadis: “Saya Tidak Tahu”

Arah Kebijakan dan Dampak

Serangkaian perubahan kebijakan ini memicu beragam reaksi. Sebagian kalangan menilai langkah ini sebagai upaya "membongkar warisan" pemerintahan sebelumnya. Namun, pemerintah berargumen bahwa revisi ini didasarkan pada data dan kebutuhan riil masyarakat.

Data pendukung menunjukkan inflasi bulanan turun 0,5% pasca-pembatalan kenaikan PPN, kuota afirmasi untuk SMA dalam sistem penerimaan siswa baru naik dari 15% menjadi 30%, dan dana IKN yang dipangkas kini mendanai program makan siang untuk 15 juta pelajar.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan harus bersifat adaptif dan prioritas utama pemerintahannya adalah kesejahteraan rakyat. Tantangan ke depan bagi pemerintah adalah menjaga konsistensi dalam menerapkan visi dan kebijakan baru ini untuk dampak jangka panjang.(**)