Danau Toba Ditetapkan Status Darurat Karhutla, Tokoh Masyarakat Ingatkan Pemda Siaga Penuh

Medan(harianSIB.com)
Tujuh kabupaten di Sumatera Utara yang berada di kawasan Danau Toba, yaitu Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, dan Simalungun, telah ditetapkan sebagai daerah darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut. Penetapan ini menyusul kondisi kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran di wilayah tersebut.

Menyikapi hal ini, Dr RE Nainggolan, tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga mantan Sekda Pemprov Sumut, menekankan perlunya kesiapsiagaan pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang sengaja membakar lahan untuk menumbuhkan rumput baru bagi ternak, penyebab utama Karhutla di kawasan Danau Toba adalah kondisi alam yang rentan terbakar disertai angin kencang.

"Memang ada masyarakat yang mencoba membakar lahan agar tumbuh rumput baru makanan ternak, tapi itu hanya segelintir, penyebab paling besar adalah kondisi daerah itu yang rawan terbakar," ujar Dr RE Nainggolan, Rabu (23/7/2025).

Baca Juga:

• Bulog Sudah Salurkan 793 Ton Bantuan Beras di Sumut
• Korban Tenggelam di Sungai Asahan Ditemukan Meninggal Dunia

Mantan Bupati Tapanuli Utara periode 1999-2004 ini mendesak kepala daerah di tujuh wilayah tersebut untuk segera mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran dan petugas penyuluh kebakaran. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, pencegahan, dan cara penanganannya.

"Pemda juga sudah harus menyiapkan kamera drone untuk mendeteksi titik api agar bisa dicegah sebelum kebakaran meluas. Armada pemadam kebakaran harus dipersiapkan dengan jumlah yang cukup," tambahnya.
Dr RE Nainggolan juga menyarankan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, Pemprov Sumut, dan pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla. Ia menegaskan bahwa penanganan kebakaran tidak boleh sporadis, melainkan harus terprogram dan dalam kewaspadaan tinggi, terutama saat musim kemarau.

Baca Juga:

• Ops Patuh Toba 2025, Angka Kecelakaan Turun 43,9%
• Menteri Kebudayaan Hadiri Tradisi Jamu Laut di Sergai: Indonesia Mega Diversity

"Waspada dan berjaga-jagalah jika sudah musim kemarau, khususnya daerah kawasan Danau Toba. Kita pernah dengar kawasan Pusuk Buhit dan Hutaginjang terbakar, kalau musim kemarau, banyak dedaunan dan ranting-ranting kering gampang terbakar kalau tersulut api," jelasnya.

Ketujuh daerah yang berstatus darurat Karhutla ini masuk dalam kawasan Geopark Kaldera Toba, yang sedang dalam proses revalidasi oleh tim asesor UNESCO untuk mendapatkan "green card" sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGGp).

Terkait kekhawatiran apakah kondisi darurat Karhutla ini akan mempengaruhi penilaian asesor UNESCO, Dr RE Nainggolan optimis bahwa tim asesor akan memahami situasi tersebut sebagai dampak dari iklim yang panas.

"Bisa dijelaskan kepada tim asesor kalau kondisi itu adalah situasional, saya yakin tim asesor memahaminya, mungkin saran mereka agar pemerintah menyiapkan petugas dan alat pemadam kebakaran serta kamera drone, agar penanganan kebakaran bisa terprogram," ungkapnya.

Senada dengan Dr RE Nainggolan, Ketua Umum Komunitas Masyarakat Tapanuli Raya (Komtar), Drs Bukit Tambunan MAP, turut menegaskan pentingnya antisipasi bencana secara cepat. Mantan Kadisnaker Sumut ini menyoroti fokus pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba yang tidak akan maju jika dihantui oleh kebakaran hutan.

"Bencana harus cepat segera diantisipasi, jangan terjadi dulu kebakaran baru turun ke lokasi. Apalagi di daerah kawasan Danau Toba, konsentrasinya pengembangan pariwisata. Tentu tidak akan maju pariwisata kalau dihantui adanya kebakaran hutan," tegas Bukit Tambunan.

Ia juga menekankan bahwa hutan harus dilestarikan sebagai bagian dari upaya pencegahan erosi. "Kalau hutan rusak dan ditanami kembali akan memakan banyak biaya. Mulai pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Mau sampai berapa tahun kita tunggu. Hitung-hitungannya harus benar, yang ada sekarang mesti dijaga. Gubernur harus terlibat menangani masalah Karhutla ini," pungkasnya.(**)