NIK Disalahgunakan, Buruh Jahit Ditagih Pajak Rp 2,8 Miliar

Ia menegaskan kunjungan itu hanya untuk verifikasi data, bukan penagihan.

"Memang benar surat tersebut resmi dari KPP Pratama dan petugas datang sesuai SOP. Kami hanya untuk mengonfirmasi, bukan menagih," kata Subandi.

Menurutnya, data administrasi pajak mencatat adanya transaksi atas nama Ismanto senilai Rp 2,9 miliar, yang terdeteksi dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada 2021.

Baca Juga:

• BRI Tanjungbalai Gelar Undian Panen Hadiah Simpedes Semester II 2024
• Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Polres Belawan Bagikan Bendera Merah Putih

Transaksi tersebut menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ismanto dan melibatkan salah satu perusahaan.

"Kami perlu memastikan kebenarannya. Saat klarifikasi, yang bersangkutan mengakui NIK itu miliknya, tetapi membantah pernah bertransaksi dalam skala besar," jelasnya.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Hadiri Opening Ceremonial SPPG di Teluk Nibung
• Polres Padang Lawas Tangkap Jaringan Pengedar Ganja Lintas Provinsi

Kasus serupa pernah terjadi Subandi mengungkapkan, kejadian serupa bukan hal baru di Pekalongan.

Banyak kasus muncul akibat NIK digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati menjaga identitas pribadi.

"Jangan sembarangan meminjamkan KTP atau NPWP kepada orang lain. Jika menerima surat dari kantor pajak, segera lakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman," pungkasnya. (*)