NIK Disalahgunakan, Buruh Jahit Ditagih Pajak Rp 2,8 Miliar

Pekalongan(harianSIB.com)

Hidup sederhana tak membuat Ismanto (32), warga Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Pekalongan, Jawa Tengah bebas dari masalah besar.

Buruh jahit lepas itu dikejutkan dengan kedatangan petugas pajak yang membawa tagihan senilai Rp 2,8 miliar pada Rabu (6/8/2025) siang.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Kembalikan Senyum Manis di Bibir Salwa
• Gubernur Sumut Bobby Nasution Resmikan Vihara Vimalakirti Medan

"Saya kaget, karena saya cuma buruh jahit lepas," ujar Ismanto yang ditemani istrinya, Ulfa (27), dikutip kompas.com, Sabtu (9/8/2025).

Ismanto mengaku tak pernah memiliki usaha besar atau melakukan transaksi pembelian kain dalam jumlah besar.

Baca Juga:

• DJP, Ditjen Minerba dan SKK Migas Sepakati Kerja Sama Perkuat Pengamanan Penerimaan Negara
• BRI Tanjungbalai Gelar Undian Panen Hadiah Simpedes Semester II 2024

Rumahnya yang berada di ujung gang selebar satu meter, hanya bisa dilalui sepeda motor, menjadi bukti kehidupannya yang jauh dari kemewahan.

Ketika petugas pajak tiba, ia langsung menolak tagihan tersebut dan menyampaikan keberatannya.

"Saya sudah bilang, saya tidak pernah melakukan transaksi pembelian kain, pinjaman online, atau pinjaman lain apa pun," tegasnya.

Ismanto menduga ada pihak yang menyalahgunakan dokumen kependudukannya. Ia bahkan mendatangi Kantor Pajak Pekalongan untuk melakukan klarifikasi.

"Alhamdulillah, saya sudah klarifikasi ke kantor pajak dan nama saya disalahgunakan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan bahwa petugas pajak datang ke rumah Ismanto pada Rabu (6/8/2025) dengan membawa surat resmi.

Ia menegaskan kunjungan itu hanya untuk verifikasi data, bukan penagihan.

"Memang benar surat tersebut resmi dari KPP Pratama dan petugas datang sesuai SOP. Kami hanya untuk mengonfirmasi, bukan menagih," kata Subandi.

Menurutnya, data administrasi pajak mencatat adanya transaksi atas nama Ismanto senilai Rp 2,9 miliar, yang terdeteksi dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada 2021.

Transaksi tersebut menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ismanto dan melibatkan salah satu perusahaan.

"Kami perlu memastikan kebenarannya. Saat klarifikasi, yang bersangkutan mengakui NIK itu miliknya, tetapi membantah pernah bertransaksi dalam skala besar," jelasnya.

Kasus serupa pernah terjadi Subandi mengungkapkan, kejadian serupa bukan hal baru di Pekalongan.

Banyak kasus muncul akibat NIK digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati menjaga identitas pribadi.

"Jangan sembarangan meminjamkan KTP atau NPWP kepada orang lain. Jika menerima surat dari kantor pajak, segera lakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman," pungkasnya. (*)