"Hogwarts van Java" Bergejolak: Kenaikan Pajak 250% Dibatalkan, Bupati Pati Kini Dituntut Mundur

Pati(harianSIB.com)

Kabupaten Pati, yang selama ini dikenal dengan julukan puitisnya 'Hogwarts van Java' karena ketenangannya, mendadak bergejolak. Kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara drastis sebesar 250% telah menyulut api perlawanan dari warganya. Meski kebijakan tersebut kini telah dibatalkan, amarah publik terlanjur memuncak, dan tuntutan kini bergeser lebih jauh: Sudewo diminta mundur dari jabatannya.

Badai politik di Pati ini dipicu oleh surat keputusan yang menaikkan PBB-P2 setelah 14 tahun tidak ada penyesuaian. Bupati Sudewo berdalih, kenaikan ini krusial untuk mendanai pembangunan infrastruktur, revitalisasi rumah sakit, serta program pertanian dan perikanan. Ia membandingkan penerimaan PBB Pati yang hanya Rp 29 miliar, jauh tertinggal dari kabupaten tetangga seperti Jepara, Rembang, dan Kudus.

"Semua sudah disepakati oleh para camat dan paguyuban kepala desa," ujar Sudewo saat itu.

Baca Juga:

• Pemkab Deliserdang Ajak Perusahaan Jalin Kemitraan Strategis
• Buka Turnamen Mini Soccer U-15 Piala Kemerdekaan RI, Bupati Sergai Minta Peserta Jaga Sportivitas

Namun, klaim tersebut bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Gelombang protes pun mulai terbentuk. Ikatan Alumni PMII Pati mendirikan posko pengaduan yang dibanjiri puluhan ribu keluhan dari masyarakat yang merasa tercekik oleh kebijakan tersebut.

"Pendapatan kami di desa tidak menentu!" keluh Zaeno, seorang warga yang tagihan pajaknya melonjak dari Rp 29 ribu menjadi Rp 92 ribu. Warga lain, Aji Susanto, mempertanyakan transparansi perhitungan pajak. "Tetangga saya rumahnya lebih besar, pajaknya hanya naik 20 ribu. Bagaimana hitungannya?" ujarnya, menyuarakan kebingungan banyak warga.

Baca Juga:

• Aldio Oeken/Respati Adhi Juara APRC Kejurnas Rally Putaran 3 2025 di Tobasari
• Pengadaan Mobil Dinas Rp 2,86 Miliar di Humbahas Merupakan Kebijakan Pemerintah Sebelumnya

Kecurigaan publik semakin dalam melihat proyek-proyek yang dianggap seremonial dan pemborosan, seperti renovasi alun-alun dan pembangunan videotron miliaran rupiah, di saat ekonomi warga sedang sulit.

Tantangan Bupati

Situasi memanas ketika sebuah video Bupati Sudewo menjadi viral. Dalam video tersebut, ia dengan lantang menantang warganya untuk berdemonstrasi.

"Silakan demo! Jangan cuma 5.000, 50.000 orang sekalipun! Saya tidak gentar!" ucapnya dalam rekaman yang beredar luas.

Tantangan ini, alih-alih meredam, justru menjadi bahan bakar yang menyulut solidaritas warga Pati. Sebuah posko donasi perjuangan didirikan tepat di depan kantor Bupati. Bantuan mengalir deras dari masyarakat: ribuan dus air mineral, pisang, sayur-mayur, hingga uang tunai, mengubah area protes menjadi dapur umum perjuangan.

Puncak ketegangan terjadi pada 5 Agustus, saat petugas Satpol PP berusaha mengangkut paksa donasi air mineral. Aksi ini memicu adu mulut sengit antara aparat dan warga. "Kantor Bupati itu milik masyarakat! Jangan semena-mena!" teriak Ahmad Husein, koordinator aksi.

Pembatalan Kebijakan

Gelombang protes yang masif akhirnya menarik perhatian pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memerintahkan investigasi. Teguran juga datang dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan PCNU Pati yang mendesak Bupati untuk meminta maaf secara terbuka atas sikap arogannya.

Terdesak dari berbagai penjuru, pada 7 Agustus, Bupati Sudewo akhirnya menyerah. Kebijakan kenaikan PBB sebesar 250% resmi dibatalkan. Namun, ia membantah telah menantang rakyatnya. "Saya hanya ingin demo berjalan murni, tanpa ditunggangi kepentingan politik," kilahnya.

Tuntutan Sudewo Mundur

Nasi telah menjadi bubur. Pembatalan kebijakan tidak cukup untuk mengobati sakit hati warga. Kepercayaan publik telah retak. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang dimotori oleh berbagai elemen masyarakat, kini menyuarakan tuntutan baru yang lebih keras: Bupati Sudewo harus mundur dari jabatannya.

"Sudewo sudah tidak layak memimpin! Kebijakannya tidak pro-rakyat kecil!" seru Supriyono, juru bicara aliansi, yang ironisnya merupakan mantan pendukung Sudewo saat Pilkada.

Kini, semua mata tertuju pada Rabu (13/8/2025)mendatang. Sebuah demonstrasi akbar yang semula diperkirakan hanya akan diikuti 5.000 orang, kini diprediksi akan dihadiri oleh 75.000 massa, efek dari tantangan sang Bupati sendiri. Logistik di posko perjuangan terus menumpuk, dan aparat keamanan bersiaga penuh mengantisipasi segala kemungkinan.

"Saya khawatir terjadi kerusuhan. Kalau rusuh, rakyat lagi yang jadi korban," kata Erry Ardyan, seorang pedagang kecil, menyuarakan kecemasan banyak pihak.

Apapun hasil dari aksi 13 Agustus nanti, Pati telah menuliskan sebuah babak baru dalam sejarah demokrasinya. Sebuah pelajaran bahwa di tanah 'Hogwarts van Java', suara rakyat bukanlah lagi sekadar bisikan, melainkan sebuah gelombang dahsyat yang mampu mengguncang singgasana kekuasaan. Perjuangan ini mungkin belum berakhir, ini adalah sebuah awal.(**)