Jakarta (SIB)- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diundang oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso untuk bicarakan polemik panlih wawali Surabaya. Politisi PDIP Arif Wibowo mempertanyakan niatan Priyo tersebut.
"Jujur kami dari PDIP tidak tahu sama sekali kalau Bu Risma diundang sama Mas Priyo. Padahal saya di sini kan Komisi II, kenapa saya juga tidak diundang bersama Bu Risma? Jadi saya pertanyakan undangan ini murni mediasi atau ada niat politik di belakangnya," ujar Arif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2014).
Arif mengaku kaget setelah membaca berita mengenai Risma di DPR. Menurut dia seharusnya masalah ini sudah dimediasi di internal PDIP.
"Kalau masalahnya internal partai kan sudah diselesaikan itu di DPP. Tapi kalau menurut Bu Risma ada masalah hukum ya polisikan saja kami," tutur Arif.
Sementara itu giliran panitia pemilihan (panlih) yang diundang oleh Priyo. Arif pun juga diundang selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
"Nah sekarang kami baru diundang. Kalau niatnya mediasi kan seharusnya dipertemukan gitu, lho. Kalau sekarang baru diundang bisa liar isunya ke mana-mana. Sementara kami tidak tahu duduk masalahnya apa, cuma pribadi Priyo Budi Santoso itu yang tahu," papar Arif.
Ini Kata PriyoSetelah mengundang Panlih Wawali Surabaya, Priyo menegaskan bahwa undangan tersebut bukan karena ia mencari popularitas namun murni untuk membantu Risma.
"Bu Risma perlu dibela dan didengarkan. Masa dibiarkan padahal kita punya solusinya," kata Priyo di Ruang Pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Priyo menjelaskan bahwa alasan kemarin ia mengundang Risma adalah sebagai tindak lanjut tembusan surat dari Panlih yang ia terima. Politikus Golkar ini mengaku dirinya sudah cukup populer sehingga tak perlu mencari ajang untuk meningkatkan popularitasnya.
"Ketika saya dapat tembusan, lalu harus diam saja? Saya tidak dibolehkan oleh etika saya. Maka saya undang pihak-pihak ke sini. Masa untuk populer? Saya sudah cukup populer," ujarnya.
Setelah mengundang Risma kemarin, Priyo juga mengundang Panlih untuk memaparkan kejanggalan-kejanggalan selama proses pemilihan. Selanjutnya, ia berencana mempertemukan pihak Kemendagri, Gubernur Jatim, Sekwan, dan Ketua DPRD Surabaya.
Bukan untuk PencitraanWali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) seringkali berurai air mata dan sesenggukan saat ditanya soal isu pengunduran dirinya. Apa arti tangisan Risma itu untuk pencitraan?
"Tidak ada hubungannya dengan pencitraan," kata Risma saat menemui sejumlah Mahasiswa ITS di Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (21/2/2014).
Lalu kenapa Risma terlihat mudah berurai air mata bila ditanya seputar isu tersebut?
"Saya menangis karena ingat dampak lokalisasi ke anak-anak. Bukan karena jabatan saya," tambah alumni ITS ini.
Risma menegaskan, baginya jabatan itu amanah yang sewaktu-waktu bisa hilang. Risma tidak pernah menangisi jabatannya.
"Kalau nanti sore Tuhan cabut nyawa saya, ya habis jabatan saya. Jadi buat apa pencitraan?," ujar Risma yang berhasil meraih puluhan penghargaan berskala nasional dan internasional.
Risma paham, tidak mudah untuk mengemban jabatan sebagai walikota. Namun sampai kapan pun dia akan tetap memegang teguh prinsip."Insya Allah. Bahwa memang tidak mudah. Saya coba bertahan, tapi saya punya prinsip. Prinsip saya, kalau saya tahu ada masalah, saya harus menyelesaikan masalah itu," pungkas Risma.
Kemarin dukungan supaya Risma tidak mengundurkan diri dari jabatan terus mengalir termasuk dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Puluhan mahasiswa ini bahkan melakukan long march dari kampus ITS ke Balai Kota Surabaya, Jalan Walikota Mustajab.
"Kami ingin Bu Risma terus bekerja sebagai wali kota," kata korlap aksi, Sudarsono.
Mereka mengatakan, Risma masih memiliki banyak pekerjaan sebagai pemimpin Kota Surabaya.
Pekerjaan yang dinilainya masih belum tuntas itu antara lain nasib Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan penutupan lokalisasi Dolly.
Mereka juga menyebut alat transportasi massal atau Mass Rapid Transport (MRT) pernah dijanjikan Risma akan kelar pada tahun 2015.
Mengaku Sudah IzinRisma menegaskan dirinya sudah mendapat izin untuk menghadiri undangan Priyo Budi Santoso.
"Saya sudah izin ke Pak Idham," kata Risma. Risma juga menjelaskan dirinya saat itu mendapat undangan dari Komisi II DPR RI.
"Katanya iya nggak apa-apa. Tapi beliau pesan, tolong jangan mengambil langkah apapun sebelum ketemu Bu Mega (Ketum PDIP)," singkat Risma.
MENDAGRI: RISMA USULKAN WISNU Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengusulkan nama Wisnu Sakti Buana sebagai calon wakilnya (wawali) kepada DPRD pada saat proses pemilihan wakil wali kota.
“Iya (Risma mengusulkan), kalau tidak kan tidak mungkin dibahas di DPRD Kota Surabaya. Mekanismenya, wali kota mengusulkan dua nama ke DPRD kemudian dari DPRD ke Gubernur (Soekarwo), lalu Gubernur ke saya,†kata Mendagri di Jakarta, Jumat.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 35 ayat 2, tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, kepala daerah mengusulkan dua nama calon wakilnya untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik pasangan kepala daerah tersebut.
Namun, terkait persoalan substansi pengusulan, Gamawan mengatakan hal itu harus diselesaikan di tingkat DPRD Kota Surabaya karena Kemendagri berwenang hanya terkait administrasi.
Dia mengatakan mekanisme dan prosedur penetapan sudah memenuhi syarat formal, sehingga pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan dan pengangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya.
“Bahkan saya sempat menelepon lagi Pakde Karwo (Gubernur Soekarwo) apakah (mekanisme) ini sudah selesai, katanya sudah. Yang saya minta kelengkapan datanya, kalau substansial, misalnya tanda tangan palsu atau tidak kuorum, itu di DPRD,†jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi DPR RI untuk mengadukan persoalan proses dan prosedur pengangkatan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya akan memanggil perwakilan dari Kemendagri, Komisi II dan Panitia Pemilih DPRD Kota Surabaya untuk mencari tahu akar persoalan pelantikan Wakil Wali Kota Surabaya.
“DPR pada pekan depan akan mengundang semua pihak yang terkait masalah ini seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, dan Panitia Pemilih DPRD Surabaya,†kata Priyo Budi Santoso usai bertemu Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Tri Rismaharini sendiri mengatakan pihaknya tidak memiliki masalah pribadi dengan Wisnu. Hanya saja ia menegaskan bahwa ada proses yang dianggap menyalahi prosedur dalam pelantikan Wisnu sebagai Wawali Surabaya, di antaranya, soal dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proses pengesahan Wisnu sebagai Wawali.
“Sebenarnya secara pribadi saya tidak ada apa-apa dengan Pak Wisnu. Cuma, saya minta itu (pelantikan) sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat gugat. Kalau masyarakat gugat itu akan jadi beban kita semua,†ujarnya.
(dtc/Ant/w)
