Pertama dalam Pemberantasan Korupsi, Pidsus Kejati Sumut Jerat Tersangka dengan Pasal 7 UU Tipikor

Yos Tarigan yang mantan Kasi Penkum/Humas Kejati Sumut menjawab wartawan via WhatsApp, Minggu (14/7/2024), mengakui, penerapan Pasal 7 UU Pemberantasan Tipikor dalam kasus ini, tergolong terobosan baru karena selama ini belum pernah diterapkan dalam menjerat tersangka korupsi, khususnya di wilayah hukum Kejati Sumut.

Dalam kasus ini tersangka JHS, ST selaku Team Leader PT ATP yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan atas mutu dan volume pekerjaan paket rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah tersebut, diduga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan kewenangannya yang tertuang dalam kerangka acuan kerja sebagai team leader.

Berdasarkan pemeriksaan lapangan oleh ahli konstruksi, terdapat perbedaan volume antara yang dikerjakan dan yang dalam kontrak dengan nilai bervariasi, yang dari perhitungan sementara Rp 1 miliar lebih.

Baca Juga:

• Terkait Pembacokan Jaksa dan Staf Pidum, Komisi Kejaksaan RI Turun ke Sumut, Kunjungi TKP dan Korban di RS Columbia
• Kunker ke Tapteng dan Sibolga, Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Disiplin Kerja

Dengan adanya perbedaan tersebut, lanjut Yos, diduga terjadi karena adanya kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah-sekolah yang dikerjakan tersangka FS selaku Wakil Direktur PT MKBP.

Perbuatan tersangka diduga mengakibatkan kerugian negara, khususnya terkait pekerjaan rehabilitas/renovasi sarana/prasarana sekolah di Humbahas, yang menggunakan anggaran dari APBN pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Zarof Ricar Sebut Nama Ny Lee, Diduga Setor Suap Rp50 Miliar
• Kajati Sumut Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-74 Persaja

Disampaikan Yos, anggaran untuk pekerjaan rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana sekolah untuk wilayah Sumut TA 2020 s/d 2021 tersebut sebesar Rp48.277.608.000. Setelah diadendum menjadi multi years berdasarkan Pasal 3 dalam kontrak addendum tanggal 6 April 2021 dengan anggaran sebesar Rp47.974.254.000. (**)