Akademisi dan Guru Besar Hukum Ajukan Amicus Curiae di Perkara Maladministrasi PPPK Langkat

Pemerhati hukum Sumut itu juga mengatakan bahwa dirinya bersama akademisi lainnya telah menyampaikan pandangan ke PTUN Medan terkait perkara gugatan yang tengah bergulir ini.

"Kami menyampaikan pendapat dan juga beberapa pandangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa dari guru-guru honorer di Kabupaten Langkat yang dinyatakan tidak lulus sebagai guru PPPK, (yaitu) ada 103 guru," ucap Kusbianto.

Selain itu, dikatakannya, kedatangannya bersama akademisi itu juga berangkat dari keresahan dan kondisi yang memprihatinkan terhadap perkara gugatan ini.

Baca Juga:

• Lantik 60 Pejabat Administrator dan Pengawas, Gubernur Sumut Bobby Nasution Minta Empat Hal Ini
• Mutasi di Kejati Sumut, Kajati Wakajati dan Sejumlah Kajari Diganti Ini Daftarnya

"Tentu kami mendengar dan juga memperhatikan jalannya proses persidangan, mereka ini berjuang melalui proses pengadilan karena sudah banyak ditempuh jalur-jalur di luar pengadilan, itu kelihatannya responsnya kurang cepat dan kurang dapat tanggapan yang tegas," kata Kusbianto.

Sehingga, lanjut Kusbianto, ini menjadi satu keresahan yang membuat pihaknya sangat terpanggil untuk memberikan pendapat serta pandangan agar Majelis Hakim melihat perkara ini secara objektif dan adil.

Baca Juga:

• Kadis PUPR Sumut dan 4 Lainnya Tersangka Korupsi
• Kahiyang Ayu Apresiasi APPMI Sumut Terus Aktif Laksanakan Fashion Show

"Sehingga mereka ini memperoleh putusan yang bisa benar-benar menemukan keadilan bagi para guru-guru yang nasibnya sangat memprihatinkan," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Kusbianto pun berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan amicus curiae yang telah diajukan tersebut dan mengabulkan segala permohonan para guru-guru honorer selaku penggugat.

"Harapan kami dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Sumut, baik negeri maupun swasta itu kiranya pengadilan dapat mengabulkan segala apa yang ada dalam fakta-fakta persidangan yang didukung dengan teori-teori dan juga Undang-Undang (UU) serta pendapat yang hasilnya akan menjadi suatu keputusan yang adil dan benar-benar memperhatikan nasib ataupun perjuangan dari para penggugat," harapnya.

Dia pun yakin Hakim PTUN Medan akan memutuskan perkara ini dengan arif dan bijaksana, sehingga menghasilkan sebuah putusan yang berkeadilan.

"Kami yakin bahwa Hakim sebagai pemelihara keadilan proses hukum akan mengambil putusan yang adil bagi para pihak yang ingin mendapatkan keadilan," sebut Kusbianto. (*)