RJ Harusnya Diatur UU, Tidak Hanya Perja dan Perkap

Penjara Sepi di Belanda
Menurut dia, dulu RJ dilaksanakan di negara Belanda, dan sampai sekarang. Penyelesaian perkara diluar persidangan pengadilan yang dikenal dengan RJ atau pengembalian kepada keadaan semula, makanya penjara sepi di Belanda.

Di Indonesia, RJ ada yang diatur dengan Perja, ada dengan Perkap, ada juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), bahkan mungkin saja diatur Pergub. Ini terkesan berlomba lomba, semua membuat aturan sesuai kewenangan lembaganya.

Persoalannya sekarang, dimana kekuatan hukum mengikatnya kepada masyarakat luas, kalau penerapan RJ bukan UU yang mengaturnya? Pada hal ini mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat supaya tercipta keadilan.

Baca Juga:

• Toyota Gazoo Racing Indonesia Dominasi Hari Pertama Rally 2025 di Rambung Sialang
• KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT di Sumut

Oleh karena itu lah menurut Mangihut, tentang RJ ini harus dibuat UU yang mengaturnya secara komprehensif, sehingga ada keseragaman aturan pelaksanaan RJ yaitu UU, di seluruh Indonesia.

Dengan dibuat UU tentang RJ, diharapkan tidak ada diskriminasi atau pembeda-bedaan sesuai selera, karena sudah berlaku bagi semua lembaga penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Baca Juga:

• Polres Tapteng Gelar Baksos dan Anjangsana Purnawirawan
• Sharia Investment Week 2025: Edukasi Investasi Syariah Bertema Kekinian

"Coba kalau sampai terjadi, selera pak polisi beda, selera pak jaksa beda, selera pembuat Pergub beda soal RJ ini, kan bisa kacau balau,"ujar Mangihut.

Sekarang ini lanjut dia, sangat tepat mendorong pembuatan UU RJ karena KUHAP lagi disusun sekarang. Mungkin bisa diagendakan membahas RJ ini di KUHAP.

Dan nanti perlu dijelaskan di KUHAP, siapa atau lembaga hukum mana pelaksana RJ ini. Supaya tidak berlomba-lomba, tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada diskriminasi dan tidak ada suka-suka ketika melaksanakan RJ ini.