Sumut Raih Capaian Tertinggi Nasional dalam Pengurangan Anak Zero Dose

Medan(harianSIB.com)

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berhasil mencatatkan capaian tertinggi secara nasional dalam program pengurangan anak zero dose atau anak yang sama sekali belum pernah diimunisasi. Sejak kampanye imunisasi PENARI digulirkan pada April 2025, lebih dari 26 ribu anak telah menerima vaksin, termasuk 8.700 anak yang sebelumnya sama sekali belum diimunisasi.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, H Muhammad Faisal Hasrimy AP, mengatakan, prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan anak. Meski begitu, ia menegaskan masih ada tantangan besar yang harus diselesaikan.

Baca Juga:

• Puskesmas Sarimatondang Laksanakan BIAS di Tiga Sekolah Dasar Negeri Sarimatondang
• 17 WBP Ikuti Posyandu Lansia di Lapas TBA

"Anak yang belum diimunisasi inilah yang kita kejar. Kasus luar biasa (KLB) campak beberapa waktu lalu menjadi pelajaran penting. Anak yang sudah divaksin mungkin tetap bisa tertular, tetapi gejalanya jauh lebih ringan dibandingkan yang sama sekali tidak mendapat imunisasi," ujar Faisal, Minggu (24/8/2025).

Data Dinkes Sumut mencatat, saat ini sekitar 95 ribu anak di Sumut belum mendapatkan imunisasi. Untuk mempercepat cakupan vaksinasi, Pemprov Sumut menggandeng berbagai pihak, mulai dari kader PKK, tenaga kesehatan, hingga tokoh agama.

Baca Juga:

• Kasus Campak di Sumut Meningkat, 12 Daerah Kategori KLB
• 28 Daerah di Sumut Dilatih Bikin Konten Imunisasi

Faisal menyebutkan, kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK menjadi strategi utama. Melalui jaringan kader di desa hingga posyandu, PKK berperan aktif mendata balita, mengingatkan orang tua, dan mendorong mereka membawa anak ke fasilitas kesehatan.

Selain itu, kerja sama juga dijalin dengan Kanwil Kementerian Agama, salah satunya dengan menerapkan kewajiban lampiran Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang masuk PAUD.

"Jika orang tua tidak memiliki KIA, kita tetap membantu penerbitannya sambil memverifikasi status imunisasi anak. Jika ditemukan belum divaksin, imunisasi langsung diberikan," jelasnya.

Dinkes juga mendorong desa mengalokasikan anggaran khusus imunisasi, bahkan memberikan insentif berupa sembako bagi keluarga kurang mampu yang meluangkan waktu membawa anaknya ke posyandu atau puskesmas.

Meski begitu, Faisal menekankan hambatan utama masih terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat, bukan karena penolakan, melainkan faktor kesibukan dan keterbatasan akses. Untuk itu, tenaga kesehatan bersama kader PKK melakukan pendekatan jemput bola.

"Kalau di pedalaman, kader PKK mendata jumlah balita, lalu nakes turun langsung. Kader PKK inilah yang kita harapkan sebagai garda terdepan," jelasnya.

Ke depan, Dinkes Sumut juga akan memperkuat kolaborasi dengan tokoh agama melalui MoU dengan Kanwil Kemenag, agar pesan pentingnya imunisasi semakin luas tersampaikan.

"Masalah kesehatan bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Ini tanggung jawab bersama tokoh agama, akademisi, pemerintah, media, hingga LSM. Dengan kolaborasi, kita bisa melawan misinformasi tentang vaksin. Imunisasi adalah proteksi penting bagi masa depan anak," tegas Faisal. (*)