Humbahas (SIB)
Forum Masyarakat Desa Sejahtera (Formades) dan Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas) mendatangi sejumlah pasar tradisional di daerah itu untuk menyosialisasikan kotak kosong atau kolom kosong kepada masyarakat di Pilkada Humbahas 9 Desember 2020.
Berbeda dengan cara tim dan relawan lain, sosialisasi yang dibuat para generasi muda-mudi Humbahas ini sedikit unik dari yang biasanya. Cara yang mereka buat disebut dengan gerebek pasar. Tujuannya untuk mengajak masyarakat bergembira ria menjalani tahapan Pilkada Humbahas tanpa ada intimidasi dan ancaman dari pihak mana pun untuk memilih calon yang ada.
"Sosialisasi ini kami sebut dengan gerebek pasar bertujuan untuk menyajikan demokrasi atau Pilkada dengan gembira, tidak ingin ada orang yang menyebarkan ketakutan, menyebarkan intimidasi dan menyebarkan hoax di tengah-tengah masyarakat Humbang Hasundutan yang kita lawan dengan cara yang unik. Kita bergembira di tengah-tengah masyarakat," kata Ketua Formades Humbahas Arnold Lumban Gaol kepada wartawan, Jumat (13/11).
Dia menjelaskan, cara unik yang mereka lakukan mengajak masyarakat untuk memilih kotak kosong adalah dengan cara mengajak para pengunjung pasar menyablon baju sendiri dengan gambar atau lambang kotak kosong sambil bernyanyi dan bergembira ria dengan alunan musik lagu kotak kosong.
"Kita teman-teman relawan Formades dan AMK bersama masyarakat menyablon baju sendiri. Warga datang kemari dan sablon baju sendiri. Pokoknya seru, masyarakat sangat senang dan gembira," katanya.
Ditambahkan, di sela-sela aksi sablon baju itu, mereka juga menyampaikan pesan dan contoh kepada masyarakat pengunjung pasar bagaimana cara memilih kotak kosong, dan tujuan memilih kotak kosong. Sebab bagi mereka, memilih kotak kosong sama dengan menolak calon yang sudah dinilai gagal memimpin.
Pada kesempatan itu dia juga mengingatkan sekaligus menyampaikan harapan kepada seluruh pejabat dan ASN yang ada di Humbahas untuk netral di Pilkada Humbahas dan tidak mengintervensi atau mengintimidasi masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial (Bansos) seperti PKH, bedah rumah, Sembako dan bantuan lainnya.
"Kita perlu sampaikan, bantuan PKH, beda rumah dan bantuan lainnya itu hak rakyat. Bukan kebaikan pemerintah. Sekali lagi kita tegaskan, itu program pemerintah pusat bukan gagasan bupati. Jadi tolong sampaikan dengan benar apa-apa saja gagasan Dosmar Banjarnahor yang mengeluarkan Humbang Hasundutan dari masalah dan polemik selama ini. Jika memang ada yang berhasil silahkan jelaskan. Tapi jika memang tidak ada, jelaskan juga. Supaya masyarakat mengetahuinya," pungkasnya. (BR8/a)
