Negara Alami Kerugian Rp 1 Triliun di Kasus Investasi Fiktif di Taspen

Jakarta(harianSIB.com)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan negara mengalami kerugian Rp 1 Triliun atas kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen.

Penemuan itu diketahui setelah BPK selesai menghitung kerugian negara yang hasilnya telah diserahkan kepada KPK.

Baca Juga:

• Ini Alasan KPK Periksa Eks Kapolres Tapsel di Kasus Proyek Jalan
• Diperiksa KPK soal Korupsi Proyek Jalan, Begini Kata Eks Pj Sekda Sumut

"Pada pagi hari ini tadi sekitar jam 10 sampai dengan sekarang kita telah melaksanakan serah terima hasil perhitungan kerugian keuangan negara di perkaranya PT Taspen," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025) dikutip detikcom.

Baca Juga:

• 6 Kades di Jatim Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah
• Kejagung Izinkan KPK Periksa Kepala Kejari Mandailing Natal

Hasil perhitungan kerugian negara di kasus itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan I Nyoman Wara ke KPK. Asep mengatakan penyidikan kasus itu telah rampung dan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

"Ini artinya bahwa penanganan perkara PT Taspen pada tahap penyidikan ini sudah selesai, hampir selesai tinggal nanti kita limpahkan ke penuntutan dan sebentar lagi dilakukan persidangan," jelas Asep.

Asep mengatakan saat penyidikan kasus ini dimulai, estimasi kerugian negara dari investasi fiktif PT Taspen bernilai Rp 200 miliar. Jumlah itu melonjak saat tim BPK menuntaskan proses perhitungan.

"Pada awalnya memang sempat kita sampaikan kan Rp 200 miliar. Kemudian itu kan masih dihitung waktu itu. Setelah dihitung, ini yang finalnya, finalnya ini Rp 1 triliun. Itu semuanya ya segitu," ucap Asep.

I Nyoman Wara selaku Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK mengatakan perhitungan negara yang dilakukan BPK merupakan permintaan dari KPK. Hasil kerja BPK kemudian mengungkap adanya penyimpangan dari proses investasi di PT Taspen yang membuat negara rugi.