Medan (SIB)- Ketua Generasi Muda Malau Raja se-Indonesia Pardomuan Malau meminta pemerintah daerah khususnya di kawasan Danau Toba untuk melestarikan tradisi adat budaya peninggalan nenek moyang dan harus dipahami sebagai kearifan lokal yang tidak boleh lenyap apalagi sengaja dihilangkan.
Salah satu tradisi yang harus dilestarikan itu termasuk mangalahat horbo yang merupakan acara ritual nenek moyang yang pada dasarnya pada masa dulu para leluhur sangat menghormati sang penciptanya.
"Kita bangga ketika mangalahat horbo dipentaskan pada Festival Danau Toba 2013 lalu dan terbukti menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara. Ini harus dilestarikan dan disempurnakan agar tidak memunculkan pro kontra dan bisa dijadikan pesona wisata budaya. Kita berharap Pemkab Samosir sebagai wilayah dimana ritual ini dilakukan oleh para leluhur pada masa lalu, untuk membuat konsep pagelaran mangalahat horbo menjadi agenda tetap setiap tahun untuk menjadi ikon wisata budaya," katanya kepada SIB, Rabu (26/8) di Medan.
Ditegaskannya, semua pihak seharusnya bisa melihat ritual mangalahat horbo sebagai kekayaan budaya Batak, warisan tradisi yang bukan bertujuan mewariskan kesadisan tetapi merupakan warisan leluhur yang ingin mendapatkan penyucian diri, keberhasilan pertanian dan keselamatan.
"Jadi jangan kita melihat dari sudut pandang bagaimana "horbo" itu dibunuh tetapi lihatlah bagaimana upaya para leluhur orang Batak dulu ingin mendapatkan keberhasilan dan keselamatan," katanya.
Ia pun sangat mengapresiasi pementasan mangalahat horbo pada Festival Danau Toba 2013 lalu karena dinilainya telah cukup disempurnakan sehingga masuk nilai-nilai keagamaan. Sebab saat itu telah dilibatkan para tokoh agama seperti uskup dan pastor dan secara langsung di lokasi acara mangalahat horbo mendoakan acara tersebut.
Pardomuan mengaku ada pihak yang memang tidak setuju dengan ritual mangalahat horbo bahkan HKBP Distrik VII Pangururan yang disebutkan telah melakukan seminar menyatakan menolak acara mangalahat horbo.
"Saya menilai itu masih merupakan pernyataan Distrik VII HKBP belum merupakan pernyataan pimpinan pusat HKBP. Dalam hal ini kami berharap jika dilakukan seminar tentang mangalahat horbo tentu perlu dilakukan dengan melibatkan pelaku adat budaya, tokoh budaya dan jika ada yang dinilai sadis tentu bisa diminimalisir namun jangan kemudian warisan budaya ini dilenyapkan begitu saja," katanya.
Untuk itu, ia mendorong agar Pemkab Samosir tidak berhenti meneruskan acara mangalahat horbo dengan mengagendakannya sebagai paket wisata budaya. Ia pun optimis hal itu akan menjadi daya tarik tersendiri yang bakal menarik minat wisatawan asing masuk ke Indonesia.
"Kalau tahun 2013 lalu pertunjukan mangalahat horbo itu disaksikan Menteri Pariwisata pada masa itu dan bupati maka tahun berikutnya agar gaungnya menjadi kegiatan budaya berskala nasional dan internasional maka perlu diundang Presiden RI Joko Widodo dan para petinggi negara," kata Pardomuan.
(A06/q)
