Jakarta (SIB) - Meskipun saat ini Badan Bahasa masih di bawah Kemdikbud, seiring dengan kompleksitas masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan keindonesiaan menuntut lembaga itu dapat memberi kontribusi pada aspek kehidupan berbangsa, sehingga perlu ditingkatkan perannya. Apalagi ratusan bahasa lokal terancam punah. Salah satu caranya, Presiden harus turun tangan dan perlu membentuk Badan Bahasa di bawah koordinasinya.
"Presiden perlu membentuk Badan Bahasa langsung di bawah koordinasinya karena begitu pentingnya bahasa Indonesia dan semakin terancam punahnya bahasa daerah. Ratusan bahasa daerah dan lokal telah punah, ratusan lainnya terancam punah," ujar mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Prof Mahsun, di Jakarta, Senin (11/1).
Mahsun mengatakan, untuk menegaskan keadaan bahasa yang akan punah, dia merilis buku yang berjudul Indonesia Dalam Perspektif Politik Kebahasaan. Dalam bukunya, dia menjelaskan apabila para pendiri bangsa telah mencanangkan lembaga resmi kenegaraan untuk bahasa tentu akan sangat terlihat pada penegakan identitas keindonesiaan melalui bahasa, yang meliputi sisi pemakaian bahasa di dalam negara dan minat pembelajaran bahasa itu di luar negara.
Dia meyakini penguatan pemakaian bahasa ini dapat memperkokoh komitmen keindonesian dalam negeri sedangkan penguatan bahasa Indonesia di luar negeri, menunjukkan kokohnya pengakuan bangsa lain atas keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
"Bahasa kita berjumlah 659, sebagian sudah punah, sebagian lagi terancam punah. Ada 11 bahasa yang masih dipandang aman dari jumlah penuturnya, yaitu bahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, Bugis, Batak, Minang, Melayu, Lampung, Madura, dan Aceh. Lainnya mulai tergerus dan terancam punah, terutama bahasa di kawasan timur Indonesia," ucapnya.
Nyaris Punah
Mahsun mencontohkan, bahasa Ibo di Maluku dan bahasa Tandia di Papua Barat, bahasa tersebut sudah nyaris punah penuturnya, hanya di bawah 5 orang dan hidup berpencarpencar. Dia juga mengungkapkan, di Papua ada 307 bahasa yang semuanya berpenutur tidak sampai 50.000 orang, dan kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan.
Guru Besar bidang linguistik Universitas Mataram ini menjelaskan, kompleksitas masalah kebahasaan ini juga terlihat di hasil Ujian Nasional (UN) pelajaran Bahasa Indonesia jurusan IPA dan IPS pada 2014 lalu yang skornya di bawah 70. Itu terjadi di wilayah yang masyarakatnya lebih mengenal bahasa Melayu, yakni di Sumatera, Aceh, Papua, dan Maluku.
Mahsun mengatakan, berkaca dari masalah ujian nasional (UN), pembelajaran bahasa asing kepada anak jangan dimulai dari PAUD dan sekolah dasar. Sebab di kedua jenjang ini dapat digunakan sebagai usia emas penanaman identitas keindonesiaan melalui pembelajaran bahasa Indonesia.
(SP/f)
