Bangkok (SIB)- Ratusan ribu pendukung pemerintah Thailand diperkirakan turun ke Bangkok akhir pekan ini sebagai lambang unjuk kekuatan menyusul unjuk rasa berbulan-bulan untuk menurunkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Kegencaran lawan politik dengan upaya hukum terhadap Yingluck memicu pendukungnya bergerak, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi bentrok di antara kedua kelompok tersebut.
Puluhan ribu pendukung Yingluck "baju merah" berunjuk rasa di sebuah stadion di Bangkok pada November untuk mengimbangi sentimen anti-pemerintah. Namun aksi tersebut bulan selanjutnya dibubarkan setelah terjadi bentrokan berdarah yang mengakibatkan lima orang tewas dan sejumlah orang lain terluka.
Pihak berwenang mengatakan mereka tidak mengharapkan terjadinya kekerasan untuk kali ini.
"Pengunjuk rasa anti-pemerintah akan berada di dalam kota Bangkok sementara baju merah berada di luar," kata penasehat keamanan perdana menteri, Paradorn Pattanathabutr kepada Reuters.
Pemimpin "baju merah" mengatakan mereka tidak menginginkan bentrokan.
"Demo kami akan menunjukkan dengan jelas bahwa Thailand hanya akan menerima perdana menteri yang dipilih secara demokratis, tidak ada yang lain," kata pemimpin "baju merah" Nattawut Saikua.
"Kami tidak akan menggunakan kekerasan. Kami tidak mencari konfrontasi," katanya.
Pemimpin baju merah memperkirakan lebih dari 500 ribu pendukungnya akan turun hari Sabtu (5/4) sementara polisi mengatakan sekitar 350 ribu akan berkumpul pada Sabtu dan Minggu. Banyak di antara mereka yang sudah berangkat ke lokasi sejak Jumat malam dengan menggunakan bus dan kereta dari provinsi-provinsi di seluruh negeri, terutama dari basis pendukung Yingluck di wilayah utara dan timurlaut.
Pengunjuk rasa anti-pemerintah berbasis di Taman Lumpini Bangkok di pinggir distrik pusat finansial itu.
Unjuk rasa anti-pemerintah selama lima bulan menyebabkan terganggunya lalu lintas, membuat takut turis ke "Negeri Senyuman" itu dan menjadi pukulan keras bagi bisnis.
Pengunjuk rasa menduduki kantor-kantor pemerintahan, menggelar aksi jalanan, serta mengganggu jalannya pemilihan umum pada 2 Februari yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan pada Maret.
Mereka menginginkan reformasi politik yang luas, termasuk pembentukan "dewan rakyat" yang terdiri atas sosok-sosok penting, sebelum pemilu dilaksanakan.
Unjuk rasa yang berlangsung berminggu-minggu itu merugikan perekonomian Thailand.
Data menunjukkan keyakinan konsumen anjlok menjadi 68,8 persen pada Maret dari 69,9 pada Februari. Indeks yang terus jatuh selama 12 bulan berturut-turut itu mencapai titik terendah pada November 2001.
Jerat perlahan-lahan mendekati Yingluck yang menghadapi sejumlah tudingan hukum termasuk satu kasus yang diterima Mahkamah Konstitusi pada Rabu diajukan oleh 27 senator, yang menuding Yingluck menyalahgunakan wewenang ketika ia mengganti kepala keamanan nasional pada 2011.
Yingluck diberi waktu 15 hari untuk mempertahankan diri di hadapan pengadilan. Jika terbukti bersalah, ia bisa dilengserkan dari jabatannya.
Ia juga menghadapi dakwaan pengabaian tugas yang dilancarkan oleh Komisi Anti-Korupsi Nasional. Jika Komisi mengajukan kasus ini ke Senat untuk pemakzulan, Yingluck harus dibebaskan dari tugas-tugas resminya.
Sebanyak 24 orang tewas dalam kekerasan terkait politik sejak November.
(Ant/Rtr/f)Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 5 April 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.
