Tokyo (SIB)- Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel, Minggu (6/4), memperingatkan Tiongkok atas aksi sepihaknya untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan Jepang atau negara-negara Asia lainnya, merujuk serangan Rusia ke Ukraina.
"Semua bangsa harus dihormati, tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil, kata Hagel dalam kunjungan ke Tokyo. "Saya pikir kami melihat sejumlah bukti yang jelas tentang kurangnya rasa hormat, dan pemaksaan serta intimidasi ... apa yang telah dilakukan Rusia di Ukraina," katanya dalam sebuah konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Jepang, Itsunori Onodera. Negara-negara harus berbicara dan dengan jelas menolak pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, kata Hagel, mengacu pada peristiwa penguasaan Semenanjung Krimea Ukraina oleh Rusia.
Dan dalam referensi terselubung ke Tiongkok dan sengketa kawasan negara itu dengan tetangganya, Hagel mengatakan negara-negara yang lebih kecil memiliki hak berdaulat yang sama dengan negara-negara yang lebih besar.
"Anda tidak bisa berkeliling dan mendefinisikan kembali batas-batas, melanggar integritas kawasan dan kedaulatan bangsa dengan kekerasan, pemaksaan dan intimidasi - entah itu di pulau-pulau kecil di Pasifik , atau negara-negara besar di Eropa," kata Hagel. "Jadi saya ingin berbicara dengan teman-teman Tiongkok kami tentang hal ini , " kata menteri pertahanan, yang berangkat ke Beijing pada hari Senin.
Hagel menegaskan Washington mendukung perjanjian pertahanan bersama dengan Jepang, seraya mengatakan hal itu juga diterapkan kepada pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Timur, lokasi Beijing dan Tokyo terkunci dalam sengketa pahit. "Kami menganggap serius komitmen perjanjian Amerika , dan kami sangat menentang setiap tindakan koersif unilateral yang berusaha untuk melemahkan kontrol administratif Jepang," kata Hagel.
Ketegangan antara Tokyo dan Beijing meningkatkan setelah tiga pesawat terbang Tiongkok terbang di dekat kepulauan yang dikelola oleh Jepang, yang menyebut mereka sebagai Kepulauan Senkaku, dan Tiongkok menyebutnya sebagai Kepulauan Diaoyu.
Kapal dan pesawat pemerintah Tiongkok terlihat di dekat pulau-pulau yang disengketakan beberapa kali sejak Jepang mengakui kepulauan itu pada September 2012, kadang-kadang dalam zona teritorial 12 mil perjanjian laut.
(Ant/AFP/d)Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 7 April 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.
