Bangkok (SIB)- Massa Kaus Merah pendukung pemerintah mengancam perang jika Yingluck Shinawatra digulingkan dari kursi perdana menteri. Pernyataan mereka ini menambah babak baru ketegangan yang telah terjadi di Thailand dalam lima bulan terakhir.
Hal ini disampaikan oleh pemimpin Kaus Merah, Jatuporn Promphan, Sabtu (5/4) di Bangkok di hari pertama demo selama tiga hari Kaus Merah. Jatuporn mengatakan bahwa mereka akan menandingi aksi anti-pemerintah yang telah digelar beberapa bulan terakhir di ibukota Thailand itu.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Kaus Merah datang untuk mendukung Yingluck yang tengah diselidiki atas kasus penyelewengan dana subsidi beras petani. Jatuporn mengatakan, sebenarnya dia tidak ingin adanya perang saudara. "Apa yang khawatirkan adalah terjadinya perang saudara, yang kami tidak inginkan terjadi. Tapi, perang itu akan terjadi jika ada kudeta dan demokrasi dirampas," kata Jatuporn.
Walaupun jumlah massa anti pemerintah telah berkurang dalam beberapa pekan terakhir, namun ancaman bagi pemerintahan Yingluck masih tetap ada. Ancaman terutama datang dari langkah-langkah hukum, selain dari komisi pemberantasan korupsi Thailand, lawan Yingluck saat ini juga adalah Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pemilu.
Berbicara di hadapan ribuan Kaus Merah, Jatuporn mengatakan bahwa institusi pengadilan ingin merebut kekuasaan Yingluck tanpa melalui pemilu. "Kami akan melawan jika negara jadi tidak demokratis. Rakyat Thailand telah sampai di titik di mana tidak ada harapan lagi," kata Jatuporn.
Thailand dilanda krisis politik lebih lima bulan setelah partai berkuasa mengajukan UU Amnesti di mana undang-undang itu memberikan peluang bagi Thaksin Shinawatra yang digulingkan lewat kudeta militer tahun 2006 untuk kembali dari pengasingan dan terhindar dari hukuman penjara enam tahun atas tuduhan korupsi.
Setelah Thaksin terguling, dua perdana menteri pro-Thaksin juga dipaksa mundur lewat pengadilan dan parlemen. Perebutan kekuasaan kini difokuskan menggulingkan Yingluck yang berkuasa tahun 2011. Dua belas orang tewas dan lebih dari 700 terluka sejak pecahnya kerusuhan November silam.
Sementara itu beberapa lembaga Thailand yang berkaitan dengan keamanan sepakat untuk membahas persiapan pemungutan suara dalam pemilu baru dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sekretaris Jenderal KPU Puchong Nutrawong mengatakan, para pejabat senior tiga angkatan bersenjata dan badan-badan lain yang bertanggung jawab atas keamanan akan bergabung untuk menilai dan membahas situasi tentang pemilu secara keseluruhan.
Satu pemungutan suara nasional baru diperlukan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan pemilihan umum 2 Februari setelah gagal mengorganisasikan pemungutan suara di setiap konstituensi di seluruh negeri. Dia mengatakan, pengalaman pemilu 2 Februari akan dianggap sebagai penilaian situasi, dan menambahkan bahwa 73 partai politik akan ditetapkan pada 22 April. Banyak partai politik yang telah menginformasikan KPU bahwa mereka akan bergabung dengan pertemuan 22 April.
Puchong mengatakan, KPU telah menerima lebih dari 25 pengaduan terkait dengan pemilu senator 30 Maret, tetapi pengumuman untuk mendukung senator-senator terpilih akan dibuat Selasa seperti dijadwalkan semula.
(AP/R15/Ant/AFP/d)Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 7 April 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.
