Taipei (SIB)- Para demonstran Taiwan yang sebagian besar aktivis mahasiswa siap untuk mengakhiri pendudukan mereka di gedung parlemen yang telah berlangsung selama tiga minggu namun berjanji untuk tetap menghentikan pemerintah meratifikasi perjanjian perdagangan dengan Tiongkok.
Para demonstran hari Kamis (10/4) mulai membongkar tumpukan besar kursi yang mereka gunakan untuk barikade diri saat merebut sebuah ruangan pada 18 Maret, dalam pendudukan gedung parlemen yang pertama kali terjadi dalam sejarah Taiwan.
Pada tengah hari puluhan pengunjuk rasa yang tersisa - yang jumlahnya telah berkurang dari 200 orang pada awal penyerbuan gedung - telah mengemas kantong tidur mereka, menurunkan poster yang terpampang di seluruh ruangan, dan bahkan mengecat ulang dinding ruangan. "Kami sedang menyelesaikan kegiatan bersih-bersih parlemen. Semuanya harus selesai pukul empat sore," kata Shih Yen-ting, juru bicara demonstran, yang menyebut diri sebagai kelompok gerakan "Bunga Matahari".
Di luar gedung parlemen, para pengunjuk rasa-yang menentang pakta perdagangan yang dinilai akan merusak perekonomian dan membuat Taiwan rentan terhadap tekanan politik dari Tiongkok - terlihat mencopot tenda dan poster mereka dan menyusuri sepanjang jalan.
Para aktivis akan mengadakan upacara sederhana selama setengah jam sebelum membubarkan diri dan mengakhiri pendudukan di parlemen. "Kami akan membuat jelas bagi para pendukung kami bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tahap perjuangan kami," kata Shih.
Pendudukan parlemen itu berakhir setelah Ketua Parlemen Wang Jin-Pyng berjanji untuk tidak membahas lebih lanjut tentang pakta perdagangan Taiwan dengan Tiongkok sampai ada undang-undang yang diberlakukan untuk memantau perjanjian bilateral itu, dimana hal tersebut merupakan tuntutan utama para demonstran.
Namun, demonstran bersumpah melanjutkan kampanye untuk memaksa partai penguasa, Partai Kuomintang, untuk menarik kembali kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok. Permintaan para demonstran itu sebelumnya telah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Ma Ying-jeou.
Aksi protes dilakukan oleh sekerumunan besar pengunjuk rasa dengan jumlah lebih dari 10.000 orang berkumpul di satu tempat publik. Selain itu, terjadi bentrokan pada 23 Maret ketika aparat polisi yang bersenjatakan pentungan menembakkan meriam air ke arah para demonstran yang telah menyerbu kantor pemerintah di dekatnya.
Pakta perdagangan itu dirancang untuk lebih membuka arus perdagangan jasa antara Tiongkok dan Taiwan, yang terpisah 65 tahun lalu setelah adanya perang sipil. Presiden Ma, yang berupaya membangun hubungan lebih erat dengan Tiongkok sejak berkuasa pada 2008, mengatakan kegagalan untuk meratifikasi kesepakatan itu akan menjadi kemunduran besar bagi upaya Taiwan untuk meningkatkan nilai perdagangan.
Pakta dagang itu adalah kesepakatan lanjutan dari Perjanjian Kerangka Kerjasama Ekonomi yang ditandatangani pada 2010 untuk mengurangi hambatan perdagangan antara Tiongkok dan Taiwan. Sejak berkuasa, Presiden Ma telah berupaya mencairkan hubungan dengan pihak Tiongkok dan berjanji untuk memperkuat hubungan perdagangan dan pariwisata.
Ma terpilih kembali sebagai presiden pada Januari 2012, tetapi saat ini ia sedang berjuang untuk mempertahankan popularitasnya, dimana tingkat dukungan terhadap Ma hanya tinggal sekitar 10 sampai 15 persen. Sementara itu, pihak Tiongkok sendiri masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menunggu untuk reunifikasi, bila perlu dengan menggunakan kekerasan.
(Ant/AFP/d)Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB).
Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap
hari pukul 13.00 WIB.
