Anwar Ibrahim Tanggapi Aksi Tuntutan Mundur, Demokrasi Harus Tetap Hidup

Jakarta(harianSIB.com)

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya merespons demonstrasi yang menuntut dirinya mundur dari jabatan. Menanggapi pertanyaan wartawan soal aksi protes tersebut, Anwar menyampaikan pernyataan yang singkat namun penuh makna.

"Yah, saya tidak diundang," ujar Anwar kepada wartawan, seperti dilansir The Star, dikutip dari Malaymail dan detiknews, Minggu (27/7/2025).

Baca Juga:

• Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata, Diumumkan Anwar Ibrahim di Malaysia
• Ribuan Demonstran Malaysia Turun ke Jalan, Tuntut PM Anwar Ibrahim Mundur

Di tengah dinamika politik tersebut, Anwar menyampaikan pernyataan lebih panjang melalui unggahan di akun Facebook resminya. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat dan petugas tanggap darurat yang telah bekerja menjaga ketertiban dan keselamatan selama aksi berlangsung.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota pasukan keamanan dari kepolisian, pemadam kebakaran, tim medis, hingga relawan atas profesionalisme, disiplin, dan dedikasi mereka," tulis Anwar. Ia memuji kerja keras para petugas dalam memastikan keselamatan publik serta kelancaran jalannya kegiatan.

Baca Juga:

• Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata, Tapi Ada Syarat
• Diduga Hina Bupati dan Kapolres, Warga Serbajadi Dilaporkan ke Polres Sergai

Tak hanya itu, Anwar juga menyampaikan doa bagi para peserta aksi agar kembali ke rumah dengan selamat, sembari mendorong mereka untuk terus aktif dalam diskursus kebangsaan.

"Kritik dan perbedaan pandangan tidak boleh dipandang sebagai permusuhan," tegasnya. "Sebaliknya, keduanya harus tumbuh dan berkembang sebagai bagian penting dari negara-bangsa yang dewasa, progresif, dan berdaulat."

Anwar, yang telah lama dikenal sebagai tokoh reformis, menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah. Ia juga menyoroti mekanisme Prime Minister's Question Time (PMQT) di parlemen sebagai bukti keterbukaan pemerintahannya terhadap pengawasan publik.