Moskow (SIB)- Rusia, Kamis (20/3/2014), mengeluarkan larangan perjalanan untuk sembilan anggota parlemen dan pejabat Amerika Serikat. Ini adalah balasan pertama Rusia atas sanksi yang dijatuhkan Amerika terkait krisis Ukraina dan tuduhan aneksasi Crimea.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pengumuman soal larangan ini hanya beberapa saat setelah Presiden Barack Obama mengeluarkan sanksi baru untuk Rusia. "Penggunaan sanksi adalah pedang bermata dua yang akan menjadi bumerang bagi Amerika Serikat," ujar pernyataan itu sebagaimana dikutip dari Associated Press.
Anggota parlemen dan pejabat Amerika Serikat yang dikenakan larangan terbang oleh Rusia yaitu Caroline Atkinson, wakil penasihat keamanan nasional wakil untuk urusan ekonomi internasional; Daniel Pfeiffer, penasihat senior Obama dan Benjamin Rhodes, wakil penasihat keamanan nasional.
Ketiga pejabat tersebut diduga berperan menyusun sanksi yang dijatuhkan pada Rusia. Gedung Putih menolak berkomentar soal hal ini. Ketiga pejabat dibayangkan berperan dalam menyusun sanksi tertentu. Gedung Putih menyadari masuknya mereka dalam daftar sanksi Rusia tetapi menolak berkomentar. Sedangkan anggota parlemen yang masuk dalam daftar tersebut yakni Ketua DPR John Boehner, Senator Harry Reid, Senator John McCain, Senator Robert Menendez, Senator Mary Landrieu, dan Senator Dan Coats.
Sementara itu Pemerintah AS menerapkan lebih banyak sanksi kepada otoritas Rusia. Orang-orang yang masuk dalam lingkaran dalam Presiden Vladimir Putin dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Rusia menjadi target sanksi ini. "Rusia harus tahu bahwa eskalasi lanjut hanya akan mengisolasinya dari dunia internasional," ujar Obama saat berbicara di Gedung Putih AS, seperti dilansir AFP, Jumat (21/3).
Sanksi baru AS ini ditargetkan kepada sekitar 20 anggota parlemen dan pejabat senior pemerintahan Rusia serta tokoh penting Rusia. Daftar ini merupakan tambahan dari 11 orang yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh otoritas AS.
Penerapan sanksi ini berdampak pada pembekuan aset di bawah yurisdiksi AS dan melarang perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang dijatuhi sanksi. Sanksi ini juga bertujuan untuk mengagalkan usaha pihak-pihak yang dijatuhi sanksi, untuk melakukan bisnis internasional dalam mata uang dolar AS.
Departemen Keuangan AS mengidentifikasi institusi keuangan yang terkait dalam hal ini, yakni Aktsionerny Bank of the Russian Federation atau yang juga disebut Bank Rossiya. Bank ini diketahui memegang aset penting milik para pejabat tinggi pemerintah Rusia dan tokoh penting di sekitar Putin. Seorang pejabat senior AS bahkan menyebut Bank Rossiya sebagai bank kroni.
Mereka yang dijatuhi sanksi ini antara lain, sejumlah anggota parlemen dan orang dekat Putin, termasuk sejumlah pengusaha ternama. Vladimir Yakunin selaku Kepala Departemen Kereta Api Rusia dan Arkady Rotenberg serta Boris Rotenberg yang merupakan konglomerat kakak-beradik yang dekat dengan Putin juga masuk dalam daftar.
Kakak-beradik Rotenberg menerima kontrak miliaran dolar pada pergelaran Olimpiade Musim Dingin Sochi, Februari lalu. Nama lainnya yakni Gennady Timchenko yang merupakan salah satu penemu Gunvor, perusahaan komoditas energi dan minyak ternama Rusia.
Tidak hanya itu, pemilik saham terbesar pada Bank Rossiya, Yuri Kovalchuk juga masuk dalam daftar yang dijatuhi sanksi AS. Semua sanksi ini, menurut Obama, dijatuhkan sebagai bagian dari respon AS atas tindakan Rusia terhadap Crimea.
Dalam pernyataannya, Obama juga menyampaikan ancaman terhadap perekonomian Rusia jika perilaku ini tidak berubah. Obama menyatakan dirinya telah menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkannya untuk menargetkan sektor khusus dalam ekonomi Rusia. "Ini bukan pilihan yang kami inginkan," tegas Obama.
Kibarkan Bendera RusiaDi Crimea, sejak Kamis (20/3), pada lebih dari 70 fasilitas militer Ukraina, bendera Rusia dilaporkan berkibar. Tak cuma itu, beberapa kapal perang Ukraina di Laut Hitam juga mengibarkan bendera Rusia. Namun, sebagaimana warta AP, media lokal di Crimea belum melaporkan berapa banyak fasilitas militer Ukraina di Crimea. Sebelumnya, Perdana Menteri Crimea Sergey Aksenov mengatakan, personel militer Ukraina di Crimea mendapat kesempatan memilih tetap atau meninggalkan republik otonomi yang baru saja memisahkan diri secara sepihak untuk bergabung ke Rusia dari Ukraina.
Sejauh ini, personel militer Ukraina di Crimea tetap mendapat gaji dari Pemerintah Ukraina. Crimea hingga berita ini diunggah masih menyiapkan langkah-langkah untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari Rusia, termasuk persiapan perubahan mata uang ke rubel.
Akui Hasil Referendum CrimeaSebelumnya Kementerian Luar Negeri Kirghizstan mengatakan bahwa pihaknya mengakui hasil referendum di Crimea, di mana wilayah tersebut memutuskan untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. "Hasil referendum di Crimea mencerminkan pandangan mayoritas mutlak di daerah itu, dan ini adalah kenyataan," kata kementerian itu dalam satu pernyataan.
Dokumen menyalahkan mantan berwenang Ukraina untuk krisis politik di negara itu, yang mengakibatkan penggulingan Presiden Viktor Yanukovych. "Semua prakarsa dan tindakan harus diarahkan semata-mata untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas yang rapuh di Ukraina dan di wilayah tersebut. Langkah-langkah sulit yang tidak dapat diterima," kata kementerian itu.
Crimea, bersama dengan beberapa daerah lain di tenggara negara, menolak untuk mengakui legitimasi pemerintahan baru. Satu referendum diadakan Minggu di semenanjung yang didominasi orang-orang Rusia menunjukkan mayoritas pemilih mendukung reunifikasi dengan Rusia setelah 60 tahun sebagai bagian dari Ukraina.
Satu perjanjian untuk memberikan akses semenanjung Laut Hitam ditandatangani oleh para pemimpin Crimea dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin. "Hal ini pada saat-saat seperti ini dalam sejarah, insiden kecilpun dapat cepat menyebabkan situasi yang di luar kendali siapa pun," kata Sekjen PBB.
(Detikcom/Ant/Xinhua/f)
Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.
