Moskow (SIB)- Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengumumkan bahwa mulai sekarang, Rusia dikeluarkan dari keanggotaan G8. Hal ini akan berlaku hingga batas waktu yang tidak ditentukan, selama Rusia tidak mengubah sikapnya.
Negara-negara itu pun tak akan menghadiri KTT G8 yang tadinya dijadwalkan digelar di Sochi, Rusia. Langkah ini sebagai respons keras atas pencaplokan Crimea oleh Rusia. Namun pemerintah Rusia menanggapi enteng keputusan tersebut.
"Biarkan saja," cetus Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov seperti dilansir Fox News, Selasa (25/3). "Jika mitra-mitra Barat kami percaya bahwa format tersebut (G8) sudah tak berguna, kami tak akan bergantung pada format ini," kata Lavrov. "Kami yakin ini tak akan jadi masalah besar jika G8 tidak berkumpul," ujarnya.
Atas hal ini, PM Kanada Stephen Harper mengaku tidak kaget dengan reaksi yang ditunjukkan pemerintahan Vladimir Putin tersebut. "Saya tidak kaget akan reaksi angkuh Putin yang kemudian berjalan dengan sombong dan mengabaikan setiap reaksi. Begitulah cara dia menangani masalah-masalah," tutur Harper. "Kami yakin bahwa aksi-aksi yang diambil kami dan mitra-mitra kami di G7 ini adalah berarti. Isolasi diplomatik Rusia yang meningkat ini, kami yakin, bukan hal sepele," tandas pemimpin Kanada itu.
Sebelumnya, dalam pernyataan bersama menyusul pertemuan para pemimpin G8 minus Rusia di Den Haag, Belanda, para pemimpin G7 mengingatkan bahwa tindakan Rusia mencaplok Crimea akan menimbulkan konsekuensi besar.
Bahkan jika Rusia tidak juga mengubah sikapnya, G7 mengancam akan meningkatkan aksi mereka dengan menjatuhkan sanksi-sanksi sektoral termasuk menargetkan industri minyak dan gas alam yang vital bagi Rusia. Langkah ini jelas akan berdampak signifikan bagi perekonomian Rusia.
"Reaksi atas pendudukan ilegal Crimea tidak akan singkat. Ini akan menjadi tekanan yang terus-menerus untuk menunjukkan bahwa bagian besar komunitas dunia tak akan begitu saja menerima ini karena ini preseden yang terlalu berbahaya bagi perdamaian dan keamanan global," kata Harper.
Dengan ditendangnya Rusia dari salah satu kelompok paling eksklusif di dunia tersebut, negara-negara G7 tak akan datang ke KTT G8 yang semula akan digelar di Sochi pada Juni mendatang. Sebagai gantinya, negara-negara G7 akan menggelar pertemuan di Brussels, Belgia.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Rusia telah memberlakukan sanksi terhadap 13 pejabat dan politisi Kanada. Sanksi-sanksi terhadap pejabat Kanada itu merupakan tindakan balasan dalam menanggapi sanksi-sanksi yang dikenakan oleh pemerintah Kanada pada sejumlah pejabat dan anggota parlemen Rusia. Di antara 13 pejabat Kanada yang dikenai sanksi adalah Christine Hogan, penasihat Perdana Menteri mengenai kebijakan luar negeri dan pertahanan, Wayne Wouters, Sekretaris Kabinet, dan lain-lain.
Rusia masih terbuka untuk kerja sama konstruktif dan jujur dengan Kanada, namun akan merespon secara timbal balik terhadap gerakan-gerakan yang tak bersahabat, , kata juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Rusia Alexander Lukashevich.
Kementerian Luar Negeri Rusia sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap sembilan pejabat senior Amerika Serikat sebagai pembalasan larangan visa AS dan pembekuan-pembekuan aset terhadap pejabat Rusia. Gedung Putih hari Senin (24/3) resmi memberlakukan sanksi-sanksi terhadap pejabat Rusia yang terlibat langsung dalam mendestabilisasi Ukraina.
Sanksi-sanksi AS ditargetkan pada tujuh pejabat tinggi Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin, termasuk Pembantu Presiden Vladislav Surkov, Ketua majelis tinggi parlemen Valentina Matviyenko, dan Wakil Perdana Menteri Dmitry Rogozin.
Daftar sanksi tersebut diperpanjang termasuk Pembantu Presiden Andrei Fursenko, Kepala Staf Kantor Eksekutif Presiden Sergei Ivanov, kepala dinas intelijen militer Rusia GRU Igor Sergun, Kepala Monopoli Kereta api Rusia RZD Vladimir Yakunin dan sejumlah senior anggota parlemen .
Daftar pejabat AS yang dilarang dari Rusia terdiri dari Wakil Penasihat Keamanan Nasional Ben Rhodes dan Caroline Atkinson, Senator John McCain, Harry Reid, Robert Menendez, Daniel Coats dan Mary Landrieu, Ketua DPR John Boehner dan Dan Pfeiffer, seorang penasihat senior Presiden Barack Obama.
Ancaman Rusia ke MoldovaKomandan militer tertinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyatakan Rusia telah membangun kekuatan "cukup besar" di perbatasannya dengan Ukraina dan menyebut kemungkinan Moskow mengincar bekas republik Soviet lain seperti Moldova setelah mencaplok Crimea.
Rusia bertindak lebih seperti seorang musuh dibandingkan mitra, kata Komandan Persekutuan Tertinggi NATO untuk Eropa, Marsekal AS Philip Breedlove. Ia juga mengatakan persekutuan 28 negara itu harus memikirkan kembali posisi dan kesiapan pasukannya di Eropa bagian timur.
Breedlove merupakan salah satu dari beberapa pejabat dan politisi Barat yang memperingatkan bahwa Rusia mungkin tidak berhenti pada krisis Crimea. Krisis itu telah membawa hubungan Timur-Barat kembali ke era Perang Dingin sejak para pengunjuk rasa pro-Barat di Ukraina menggulingkan Presiden yang merupakan sekutu Moskow, Viktor Yanukovych, bulan lalu.
"Pasukan (Rusia), yang berada di perbatasan Ukraina dan sekarang menuju timur, berada dengan kekuatan yang sangat-sangat cukup dan dalam keadaan sangat-sangat siap," kata komandan NATO itu dalam sebuah acara yang diadakan oleh lembaga kajian German Marshall Fund.
Wakil penasihat keamanan nasional Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Tony Blinken, mengatakan penumpukan kekuatan pasukan Rusia itu kemungkinan hanya untuk mengintimidasi para pemimpin Ukraina baru yang pro-Barat. Namun, menurutnya, bisa saja Rusia menyerbu wilayah Ukraina yang dihuni mayoritas penduduk berbahasa Rusia itu. "Mungkin saja mereka (pasukan Rusia) sedang bersiap-siap untuk masuk," katanya kepada CNN.
Menhan Ukraina Mundur, Pasukan Tinggalkan CrimeaSementara itu parlemen Ukraina menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Igor Tenyukh. Pengunduran diri Tenyukh berlangsung saat ribuan pasukan Ukraina mulai ditarik dari Semenanjung Crimea yang kini telah dikuasai Rusia.
Saat menyampaikan pidato di parlemen, Tenyukh menolak kritikan yang menyebut dirinya gagal memberikan instruksi yang jelas kepada pasukan. Parlemen awalnya menolak pengunduran diri Tenyukh dan memilih Mikhail Kovalyov sebagai penggantinya. Pihak berwenang di Ukraina dikritik atas lemahnya reaksi mereka atas tindakan Rusia menganeksasi Crimea.
Di Crimea, pasukan Ukraina mulai ditarik. Tenyukh mengatakan dirinya telah menerima permintaan sekitar 6.500 tentara dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Crimea. Lebih lanjut Tenyukh menjelaskan 4.300 pasukan dan 2.200 anggota keluarga tetap berniat bertugas di angkatan bersenjata Ukraina.
Ukraina telah menyebarkan sebuah rancangan resolusi ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar pemungutan suara baru-baru ini di Crimea untuk bergabung dengan Rusia sebagai tindakan yang tidak sah. Dokumen itu berbunyi hampir sama dengan rancangan yang ditolak Moskow sebelumnya pada bulan ini di tingkat Dewan Keamanan.
Rancangan resolusi itu, yang dikatakan para diplomat PBB disebarkan Ukraina ke majelis beranggotakan 193 negara sepanjang akhir pekan, menganggap referendum di Krimea "tidak sah (dan) tidak dapat dijadikan dasar untuk perubahan status apa pun terhadap Republik Otonomi Crimea atau pun Kota Sevastopol."
Jika disetujui Majelis Umum, resolusi akan bersifat tidak mengikat namun bisa menjadi pesan politik kuat bahwa Rusia tidak mendapat dukungan luas dalam masalah Crimea, kata para diplomat Barat kepada Reuters. Majelis Umum dijadwalkan untuk bersidang mengenai krisis Ukraina hari Kamis (27/3).
Inti dari resolusi itu, menurut diplomat-diplomat PBB, adalah untuk mengucilkan Moskow lebih jauh sementara Amerika Serikat dan Eropa memperingatkan tentang kemungkinan pengeluaran sanksi-sanksi yang akan merusak perekonomian Rusia. Delegasi Rusia menolak resolusi di Dewan Keamanan yang mengatakan bahwa jajak pendapat di Crimea tidak akan "memiliki keabsahan".
(Ant/AFP/Rtr/W)
