Moskow (SIB)-
Presiden Rusia Vladimir Putin menghubungi Presiden AS Barack Obama untuk membicarakan usulan AS mengenai solusi diplomatik terhadap krisis di Ukraina. Obama menerima telepon dari Putin saat kunjungan di Arab Saudi.
Obama menyarankan Rusia memberikan reaksi secara tertulis, seperti disampaikan oleh Gedung Putih. Menurut Kremlin, Putin disarankan untuk mengkaji bagaimana agar situasi dapat kembali stabil. Aneksasi Rusia terhadap Crimea dari Ukraina menimbulkan kecaman internasional. Dalam pembicaraan telepon, Presiden AS mendesak Putin untuk mencegah penguatan pasukan di perbatasan Rusia dengan Ukraina.
"Presiden Obama menekankan kepada Presiden Putin bahwa Amerika Serikat melanjutkan dukungan terhadap upaya diplomatik dengan tujuan untuk menurunkan eskalasi krisis," demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. "Presiden Obama menjelaskan bahwa upaya ini dapat terjadi jika Rusia menarik tentaranya dan tidak melakukan upaya untuk melanggar integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina."
Dua pemimpin tersebut menyepakati pembahasan akan dilakukan di tingkat menteri luar negeri kedua negara secepatnya. Usulan AS antara lain pengiriman pemantau internasional untuk melindungi hak pengguna bahasa Rusia di Crimea dan penarikan pasukan Rusia ke pangkalan mereka.
Sementara itu di New York, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan telah mendapatkan jaminan dari Presiden Putin bahwa pemimpin Rusia tersebut tidak memiliki niat untuk melakukan aksi militer ke Ukraina. "Saya juga harus memberitahu Anda pada saat yang sama Presiden Putin juga menyatakan keprihatinannya tentang beberapa elemen radikal ekstrim dan setiap gerakan tersebut di sepanjang garis perbatasan," kata Ban.
"Emosi berjalan tinggi dan ketegangan juga telah dianggap sangat tinggi. Oleh karena itu, prioritas utama saya adalah untuk mendesak para pemimpin kedua (sisi) untuk terlibat dalam dialog langsung." Dia menambahkan: "Saya juga mendesak para pemimpin otoritas Ukraina mengatasi semua masalah domestik yang mungkin mereka miliki yang juga dapat menciptakan kekhawatiran bagi pihak Rusia." Tetapi "dia (Putin) meyakinkan saya bahwa ia tidak punya niat seperti itu" mengenai prakarsa militer lebih lanjut, kata Ban.
Perluas Sanksi Terhadap Barat
Sementara itu Rusia kembali memperluas sanksi kepada negara-negara Barat menyangkut pencaplokan yang dilakukannya terhadap wilayah Ukraina, Crimea. Namun Kemenlu Rusia tidak menyebutkan nama-nama pejabat Amerika Serikat (AS) atau Uni Eropa yang terkena sanksi.
AS dan uni Eropa telah mengeluarkan saksi berupa penolakan visa serta pembekuan aset terhadap sejumlah pejabat dan anggota parlemen Rusia serta orang-orang kalangan terdekat Presiden Vladimir Putin untuk menghukum Moskow. Sanksi dijatuhkan atas apa yang disebut negara-negara Barat sebagai pengambilalihan Crimea secara tidak sah.
"Tentunya, aksi-aksi seperti tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ditanggapi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexander Lukashevich, dalam sebuah pernyataan. "Pihak Rusia telah mengambil langkah-langkah sebagai tanggapan." Ia tidak menyebut satu namapun dari mereka yang terkena sanksi.
Kantor berita pemerintah RIA mengutip seorang pejabat tinggi ketika mengatakan bahwa mereka yang masuk di dalam daftar hitam Moskow yang baru akan mengetahui bahwa mereka mendapat sanksi yaitu "ketika mereka (mencoba) memasuki perbatasan Rusia".
Beberapa dari 11 pejabat dan anggota parlemen Amerika Serikat yang berada dalam daftar awal sanksi Rusia dan diumumkan pekan lalu. Sanksi awal yang dikeluarkan Rusia memasukkan nama Senator John McCain dan 10 pejabat serta anggota parlemen lainnya.
Sementara itu Kongres AS telah menunda pemungutan suara atas sebuah rancangan undang-undang yang menyediakan bantuan kepada Ukraina dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap Rusia. Sebelumnya, DPR setuju untuk menerima RUU versi Senat yang memberi Ukraina satu miliar dolar dalam bentuk jaminan pinjaman. RUU itu menerapkan sanksi-sanksi lebih berat terhadap Rusia karena menganeksasi Krimea.
Para anggota Kongres di DPR dan Senat sebagian besar telah menyetujui RUU terpisah hari Kamis. Senat kemudian menambahkan pasal yang memberi dana 10 juta dolar untuk siaran ke kawasan itu. Pasal ini sudah diajukan ke DPR.
(Ant/AFP/BBC/d)
