Tobasa (SIB)- Sebanyak 435 KK masyarakat Kecamatan Siantar Narumonda (Sinar), Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) bakal terancam gagal memasuki musim tanam padi di awal tahun 2014 dengan kerugian Rp 50 miliar disebabkan jebolnya tanggul sungai Aek Bolon, tepatnya Desa Narumonda I, akibat tingginya curah hujan dalam beberapa minggu terakhir ini.
Hasil pantauan SIB di sekitar lokasi jebolnya tanggul atau dinding penahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Bolon itu, Jumat (10/1), menunjukkan aliran air tidak lagi mengarah ke aliran semula, namun telah membentuk DAS baru menggenangi puluhan hektar sawah yang aliran airnya mengarah ke sungai Asahan. Peristiwa alam ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat di empat desa mengingat seratusan hektar areal persawahan bakal gagal tanam.
Masyarakat keempat desa yang mengalami kegalauan ini di antaranya Desa Siantar Sitiotio, Desa Narumonda I, Desa Narumonda II dan Desa Narumonda III yang dihuni 435 KK dengan luas areal persawahan 100 Ha. Menurut Camat Sinar, Janji Situngkir SH, luas areal persawahan di keempat desa tersebut 100 Ha dengan perhitungan harga gabah perkilogram saat ini maka masyarakat kecamatan tersebut akan mengalami kerugian Rp 50 miliar. Hal ini ditambah lagi dengan otomatis gagalnya panen ikan mas yang jika dihitung—hitung akan mengalami kerugian Rp 937 juta.
Untuk itu, usai melakukan survey bersama SIB di lokasi jebolnya tanggul tersebut, Janji Situngkir mengharapkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumut karena sungai tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab provinsi. Sejak bencana banjir itu, Camat Sinar ini mengaku telah melakukan berbagai upaya penanggulangan sementara, dan telah melaporkannya kepada bupati, DPRD Tobasa serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tobasa.
Saat ini dalam penanggulangan sementara, Camat Sinar mengajak masyarakatnya bergotongroyong membuat dinding penahan dengan menggunakan 2 ribu batang bambu dan 4 ribu karung pasir guna mengembalikan aliran DAS. Diakuinya, pihaknya bersama masyarakat telah membentuk dan membuat SK panitia penanggulangan sementara. Biaya penanggulangan sementara tersebut berasal dari bantuan masyarakat setempat yang sifatnya tidak mengikat, disamping adanya upaya meminta bantuan dari masyarakat perantau. Hal ini dilakukan karena sangat mendesak dan akan memasuki musim tanam, disamping karena tidak adanya ditampung dalam anggaran di BPBD Tobasa. â€Penanggulangan ini sangat mendesak karena masih banyak areal persawahan disepanjang sungai ini yang membutuhkan airâ€, ungkapnya.
Disampaikannya , Kadis PU Tobasa Jan Piter Silalahi juga telah meninjau lokasi bencana serta memberikan bantuan 1000 karung, selain akan mengirinkan alat berat untuk mengeruk DAS. Menurut Camat Sinar, sesuai perhitungan perkiraan sementara oleh Kadis PU Tobasa dibutuhkan dana minimal Rp 500 Juta untuk membangun dinding atau bendungan penahan permanen.
Untuk itu, Camat Sinar berharap penuh kepada Pemprovsu agar dapat segera memberi sinyal untuk melakukan penanggulangan, dan selambat-lambatnya melaksanakan pembangunan dinding sungai pada pertengahan tahun ini. Hal ini guna menghindari keragu-raguan bagi masyarakat untuk melakukan penanaman padi, karena tanggul yang sedang dikerjakan masyarakat saat ini hanya bersifat sementara. Pada kesempatan itu Camat Sinar juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Sinar yang bersatu padu untuk bergotongroyong melakukan penanggulangan sementara. â€Kita lihat selain para pria tua dan muda, juga ibu-ibu ikut terlibat bergotongroyong menggunakan tenaga dan biaya sendiri,†ujarnya.
Pemuda pemerhati perkembangan pembangunan Kecamatan Sinar, Edison Marpaung, yang turut mendampingi meninjau lokasi bencana itu menyampaikan agar Pemprovsu segera memberikan perhatian dan melakukan perbaikan mengingat jumlah penduduk yang bakal terancam tidak makan. Ditambah lagi para petani di daerah tersebut yang membutuhkan biaya untuk kuliah anak-anaknya. â€Jika tahun ini gagal tanam, maka seribuan masyarakat terancam kelaparan dan anak-anak mereka gagal sekolah. Untuk itu mohon agar Pemprovsu memberikan perhatian penuh, disamping Bupati Tobasa juga diharapkan berupaya melakukan koordinasi ke provinsi maupun pemerintah pusat,†pintanya.
(BR6/c)
