Sidikalang (SIB)
Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Dairi menyampaikan pemandangan umum atas nota pengantar bupati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021, Rabu (18/11) di ruang sidang dewan.
Sidang paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD, Sabam Sibarani dan dihadiri Wakil Bupati, Jimmy AL Sihombing, Sekretaris Daerah, Leonardus Sihotang dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Anggota dewan menyoroti sejumlah pengalokasian anggaran yang dinilai belum tepat sasaran, termasuk anggaran Pokok Pikiran (Pokir) dewan tidak dimasukkan pada R-APBD 2021.
Wakil Ketua DPRD, Wanseptember Situmorang mengatakan, penyusunan R-APBD TA 2021 terkesan 'ecek-ecek'. Pasalnya pengalokasian anggaran belum merata, termasuk anggaran Pokir anggota dewan masih minim yang dimasukkan pada R-APBD.
"Kita kecewa. Pokir itu merupakan aspirasi dari rakyat, yang harusnya diprioritaskan. Hanya sekitar 10 persen anggaran Pokir yang masuk pada R-APBD TA 2021," katanya.
Lanjutnya, untuk mewujudkan pembangunan, harus ada kerjasama antara eksekutif dengan legislatif. "Kami melihat R-APBD yang disusun tim anggaran tidak melibatkan dewan," tuturnya.
Pasalnya, aspirasi masyarakat sudah disampaikan mulai dari musrembang tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Tetapi tidak masuk pada R-APBD 2021.
Legislatif juga memiliki tanggungjawab besar pada masyarakat dan begitu juga Partai Demokrat memiliki tanggungjawab besar mewujudkan Dairi Unggul. Partai Demokrat sebagai partai pengusung Eddy- Jimmy pada saat pesta demokrasi lalu.
Menurutnya, banyak kegiatan yang di poskan di OPD, tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan, APBD bukan milik Eddy- Jimmy, tetapi milik rakyat.
Wanseptember menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Dairi, terkhusus masyarakat di daerah pemilihan 4 yakni Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir dan Silahisabungan, atas tidak dimasukkannya anggaran Pokir pada R-APBD 2021.
Ia juga menyoroti beberapa pimpinan OPD, yang masih bekerja di bawah standar. "Bagaimana mau mencapai Dairi Unggul, bila 'motornya' tidak sesuai standar," ucapnya.
Ia juga meminta bupati mengevaluasi pimpinan OPD melalui pakta integritas. Bila tida mampu, dicopot saja. Karena sudah hampir dua tahun kepemimpinan Eddy- Jimmy, visi- misi Dairi Unggul belum terlihat.
Sebagai kader partai pengusung, kata Wanseptember, bila tahun ketiga visi- misi Dairi Unggul belum tercapai, pihaknya akan mengusulkan kepada Ketua DPC Demokrat Dairi, dan Ketua DPP Partai Demokrat, mencabut dukungan.
Disebutnya, hal itu disampaikan untuk mendukung dan mendorong Pemkab Dairi berbenah, mencapai visi- misi. "Kita sangat ingin Dairi yang kita cintai ini, bisa maju dan unggul," ucapnya.
Usai sidang, Leonardus Sihotang mengatakan, penyusunan anggaran sudah sesuai aturan yang dilakukan mulai dari Musrembang Desa, kecamatan dan kabupaten serta proses lainnya. Pengalokasian anggaran sudah objektif.
Anggaran Pokir tidak masuk pada R-APBD juga dipengaruhi pengurangan DAU tahun 2021 yang jumlahnya sekitar Rp 60 miliar. Pokir ada yang dimasukkan, tetapi yang sudah melalui tahapan. Diakuinya, Pokir itu tidak semuanya harus diakomodir, tergantung prioritas.(K05/c)
