Simalungun (SIB)
Ketua Pengurus Museum Simalungun Drs Djomen Purba, Selasa (2/2) mengatakan, beberapa tahun terakhir Danau Toba telah digaungkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), namun, perlakuan penanganan masih relatif rendah. Pemerintah diharapkan lebih serius melakukan pembenahan seluruh aspek pendukung pariwisata sehingga sebutan Danau Toba masuk KSN bahkan Kaldera Toba tidak terkesan retorika.
Penataan lingkungan atau SDA (Sumber Daya Alam) dan pembinaan sadar wisata masyarakat hendaknya dilakukan secara massif, bukan terkonsentrasi di satu daerah kabupaten saja.
Ia mencontohkan, aktivitas di perairan Danau Toba ramai dengan hilir mudiknya KM (Kapal Motor) penumpang umum. Terkait dengan persoalan itu, tentu dibutuhkan tim uji kelayakan operasional KM yang efektif dan efisien serta penyerahan bantuan jaket pelampung.
“Anehnya lagi, pada saat meninjau tenggelamnya kapal motor baru-baru ini di Tigaras, Kementerian Perhubungan berjanji akan menyerahkan bantuan 5000 jaket pelampung, tetapi hingga kini belum realisasi, mudah-mudahan janji itu tidak pernah menjadi satu kebohongan,†ujarnya.
Ditinjau dari perlakuan pembangunan infrastruktur jalan akses dari dan ke kawasan Danau Toba dinilai masih relatif rendah. Di beberapa lokasi ruas jalan baik jalan provinsi maupun jalan negara menuju kawasan Danau Toba dalam kondisi rusak.
Demikian juga penanganan situs sejarah belum optimal, padahal peninggalan-peninggalan kerajaan dahulu se-kawasan Danau Toba dianggap cukup menarik menjadi suguhan “dijual†kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Misalnya, Rumah Bolon peninggalan Raja Purba perlu dana perawatan dan pemugaran. Cerita terkait terowongan sepanjang lebih kurang 2 Km di Pematangsiantar belum pernah diungkap pasca kemerdekaan Indonesia. (BR4/c)
Sumber
: Hariansib edisi cetak