Samosir (harianSIB.com)
Meski Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih periode 2021-2024, Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang belum dilantik, tapi Pokja Transisi telah memanggil para pimpinan OPD dengan dalih sinkronisasi program.
Tindakan Pokja Transisi Bupati dan Wakil Bupati terpilih itu menuai pro kontra, karena dinilai prematur. "Ini namanya kebelet, jangan jangan Pokja ini menjadi bupati bayangan," sebut mantan Ketua Komisi I DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon, kepada harianSIB.com, Rabu (21/4/2021), melalui telepon selulernya.
Dia juga menyampaikan, dalih transisi untuk sinkronisasi program atas visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai dasar untuk mengundang para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai tidak relevan. Sebab, Pemerintah Kabupaten Samosir masih dijabat oleh penjabat kepala daerah.
"APBD Samosir TA 2021 sudah disahkan, apa bisa dirubah lagi ? Jadi pembentukan Pokja Transisi itu pembodohan masyarakat," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Samosir itu.
Oloan menjelaskan, seharusnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 tahun ke depan. Kemudian disahkan bersama DPRD. "Program ini yang perlu dipikirkan," kata dia.
Hal ini dikatakan Oloan, karena APBD sekarang ini mengacu kepada RPJMD yang lama. "Apakah dengan dalih sinkronisasi tidak bertentangan dengan RPJMD yang lama?" sebutnya.
Ia juga meminta agar semua pihak bersabar sampai pelantikan. "Saya takutnya ada yang kebelet jadi bupati, akhirnya jadi ada bupati-bupatian atau bupati bayangan," kata Oloan.
Sebelumnya, Tim Transisi Bupati/Wakil Bupati Samosir terpilih, Vandiko T Gultom/Martua Sitanggang menggelar rapat dengan pimpinan OPD pada Rabu - Jumat (21, 22 dan 23 April 2021), di Hotel Vantas Sialanguan, Kecamatan Pangururan.
Pokja Transisi itu diketuai mantan Bupati Samosir dua periode, Mangindar Simbolon dan Sekretaris Megianto Sinaga (mantan Ketua KPU Samosir dan mantan anggota DPRD Samosir). Kepada wartawan di Hotel Vantas, Megianto Sinaga mengaku mengundang OPD guna menyelaraskan program 100 hari kerja, 6 bulan dan 1 tahun kerja.
"Adapun tujuan Pokja Transisi ini untuk sinkronisasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih," sebut Megianto.
Menurut dia, berbagai masukan dan hasil evaluasi akan jadi bahan rumusan Pokja Transisi untuk ditindaklanjuti Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2024.
Lebih lanjut dikatakan, hak politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus disinkronisasikan. "Inilah nantinya yang akan menjadi dokumen perencanaan dalam kurun masa pemerintahan Vandiko-Martua," katanya.
Dikatakan Megianto, undangan Pokja Transisi kepada pimpinan OPD disampaikan juga kepada Penjabat Bupati.
"Jadi Pokja Transisi ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi lebih ke arah sinkronisasi visi misi kepala daerah dan yang paling penting untuk perubahan yang lebih baik," kata Megianto.
Namun kehadiran para aparatur Pemkab Samosir di Pokja Transisi menjadi pertanyaan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan di kalangan PNS. (*)
