Lubukpakam (SIB)
Forum Komunikasi Kristen (FKK) Deliserdang (DS) meminta pada otoritas agar guru Sekolah Minggu (GSM) divaksin. Langkah tersebut dilakukan, selain sebagai dukungan pada program vaksinasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, juhs untuk menjamin pengindahan protokol kesehatan dalam proses belajar tatap muka yang rencananya bakal dilakukan awal semester atau Juli 2021.
Penegasan itu disampaikan Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) DS Pdt Petrus Sihombing MTh DMin usai pertemuan organisasi masyarakat (ormas) Kristen dalam FKK DS, Minggu (18/4).
Didampingi seluruh pengurus ormas Kristen DS, ia meminta proses belajar dan pembinaan iman yang dilakukan GSM harus ‘mengejar’ ketertinggalan sehubungan pandemi Covid-19 di mana setahun lebih SM tutup. “Itu artinya, setahun lebih anak SM tidak beroleh sentuhan iman dan rohaniah seperti sedia kala,†tegasnya didampingi Sekretaris Pdt Andrew M Sibarani STh.
Pertemuan lanjutan yang kali ini dituanrumahi Perhimpunan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) DS, hadir Ketua PGPI DS Pdt Endy P Malau STh dan Sekretaris PGPI DS Pdt Leonardo Hutahaean, Ketua Bamagnas DS Ketua Umum Pdt Manahan Z Nainggolan SE MTh dan Sekretaris Umum Merdina Situmorang STh, Ketua DPC PWKI DS Pdt Rolly Siagian MTh dan Sekretaris Tiurmauli Hutagalung SH, Ketua DPC GAMKI DS Ketua Ratna SPd dan Sekretaris Pbs Hamonangan Sinaga SPd. Terlihat juga sejumlah gembala jemaat.
FKK DS terbentuk dengan anggota awal API, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) DS, Badan Musyawarah Antar-Gereja Nasional (Bamagnas) DS, Asosiasi Pendeta Indonesia (API) DS, Perhimpunan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) DS dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) DS. “FKK DS masih terus berkembang. Fokusnya memperjuangkan aspirasi warga Kristen dan hal kemasyarakatan. Baik melalui jalur legislatif atau langsung ke eksekutif,†tambah Pbs Hamonangan Sinaga yang pengembala di Gereja Pentakosta Mulyorejo Sunggal tersebut.
Terkait dengan insentif bagi GSM, tambah Pdt Manahan Nainggolan, pihaknya meminta pada legislatif untuk melibatkan organ Kristen dalam menyusun draf Ranperda.
Ia mengapresiasi usulan DPRD DS yang mengusulkan Ranperda insentif GSM. “Ranperda itu tak sekadar soal insentif tapi formula yang mengaku kualitasnya. Yang paham benar mengenai hal itu tentu ormas Kristen, khususnya yang bersentuhan langsung dengan persoalan GSM di lapangan. Itulah alasan mengapa kami minta FKK DS dilibatkan,†tegas gembala jemaat di Muliatani Sunggal tersebut.
Pertemuan pun mengagendakan Apel GSM pada 1 Mei di GBI Lubukpakam dengan tuan rumah PWKI DS. Usulan tersebut disetujui Ketua DPC PWKI DS Pdt Rolly Siagian MTh dan Sekretaris Tiurmauli Hutagalung SH. “Insentif untuk GSM adalah komponen penting. PWKI DS melihat, masa depan bangsa sangat bergantung pada pola pembinaan mental spiritual anak-anak bangsa. Karenanya kualitas dan integritas GSM sangat diperlukan,†ujarnya.
Tentang rencana pertemuan dan apel GSM tersebut, lanjutnya, agar didapat kesepakatan dan kesepahaman guna menentukan besaran insentif GSM. “Itu tentu sangat tergantung kekuatan keuangan Pemkab DS tapi FKK DS harus mengambil peran penting, minimal dalam pengusulannya,†ujar Pdt Rolly Siagian.
Sebelumnya, DPRD DS mengesahkan 16 Ranperda masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2021. Satu di antaranya fokus mengenai GSM. “Pertemuan apel GSM nantinya, pun mendata agar upaya vaksinasi dipercepat,†tutup Pbs Hamonangan Sinaga. (R10/d)
