Rantauprapat (SIB)
Banyak jabatan di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu yang dijabat pelaksana tugas atau Plt. Diperkirakan lebih dari 150 jabatan. Mulai dari jabatan eselon IV-B hingga II-B atau kepala dinas dan kepala badan.
Data dan informasi yang diperoleh SIB, jabatan yang dipangku Plt, di antaranya 1 asisten pada sekretariat daerah, dari 33 kepala organisasi perangkat daerah (OPD)/Kadis dan Kaban 15 dijabat Plt, 2 camat, 75 kepala sekolah dan selebihnya kepala seksi di kantor OPD hingga Puskesmas.
Jabatan asisten yang dijabat Plt, adalah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan di Setdakab Labuhanbatu dipangku Kepala Bagian (Kabag), atau pejabat bawahan menjabat ke jabatan atasan.
Kemudian, kepala badan yang dijabat Plt, yaitu di Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta kepala inspektorat atau inspektur.
Jabatan kepala dinas yang dijabat Plt, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendapatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP/Perkim), Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Perhubungan dan Dinas Satpol PP. Ada juga yang Plt sudah 1,5 tahun.
Anehnya, ada pula kepala bidang (Kabid) atau eselon III-B yang diangkat menduduki jabatan kepala dinas (IV-B). Itu terjadi pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Selebihnya, jabatan kepala dinas atau kepala badan dijabat sekretaris (eselon III-A). Kemudian, 2 camat dijabat Plt yaitu Camat Bilah Barat dan Panai Hilir.
Penjabat (Pj) Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang mengaku kaget terhadap banyaknya jabatan di Pemkab ini yang dijabat Plt.
"Setelah saya ditunjuk Menteri Dalam Negeri dan dilantik gubernur menjadi penjabat bupati di Labuhanbatu ini, saya datang lalu memperkenalkan diri dan di situlah saya tahu banyak Plt di sini. Saya terkejut! Namun karena tugas utama saya memastikan jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan PSU (pemungutan suara ulang Pilkada) dan pelayanan masyarakat, saya fokus untuk itu," kata Pj Bupati Mulyadi Simatupang saat diwawancarai SIB, Selasa (18/5) sore, di kantor bupati, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat.
Tetapi kemudian Pj Bupati menyadari pelayanan masyarakat sedikit terganggu, salah satu faktornya karena kepala OPD-nya dijabat Plt.
"Saya berkordinasi dengan Kemendagri apakah saya boleh melakukan rotasi atau mendefinitifkan pejabat, ternyata boleh tetapi harus mendapat persetujuan dari Kemendagri," sebutnya.
"Saya kan tidak lama di sini. Namun banyak yang masa berlaku SK Plt sudah lewat. Saya kordinasi dengan Sekda, dan saya simpulkan jangan ada anggapan saya tidak netral pada PSU. Maka saya tidak merubah pejabat, tapi saya perpanjang masa Plt itu untuk menjaga kekondusifan daerah ini terutama saat PSU," jelasnya.
Dia berharap dengan kondisi yang ada saat ini, Plt tetap dapat bekerja maksimal. Kalau ditanya ada kelemahan, pasti.
"Mungkin ada juga pengaruhnya karena masih Plt, sehingga kinerjanya kurang maksimal, seperti penggalian PAD. Tapi saya tekankan supaya semua fokus pada pekerjaan dan tugas pokok masing-masing. Jangan terpengaruh situasi politik," ujarnya.
Selain itu, ada juga karena peraturan yang baru bahwa pengguna anggaran juga menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan masing-masing OPD.
"Ada beberapa Plt yang merasa kurang menerima itu. Seperti di rumah sakit. Solusinya kan bentuk tim teknis untuk membantu membuat kerangka acuan kerja dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri/adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan). Ada juga Plt yang sudah mundur, karena merasa tidak mampu menjadi PA dan PPK. Itu sedang dalam proses," jelasnya.
Pj bupati berharap kepala OPD dan Plt kepala pada OPD melakukan kegiatan, karena DAK (dana alokasi khusus) harus sudah dilaksanakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
"Anggaran kan harus dibelanjakan, bukan disimpan di bank. Dalam hal ini semua Plt kita anggap setara definitif supaya dapat fokus pada pekerjaan. Saya meminta semua Plt membuktikan pekerjaan berjalan dengan baik," ujarnya.
Dia juga berharap semua pejabat dan Plt loyal terhadap atasan. Jika ada yang lambat bekerja berati tidak loyal pada pimpinan.
"Kalau saya menjabat sampai Desember 2021, akan saya tata jabatan yang ada. Saya akan angkat pejabat definitif melalui lelang jabatan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan, keahlian, disiplin ilmu dan pengalamannya. Tetapi jika saya sampai bulan Juli, kita serahkan dan percayakan penataannya kepada bupati definitif yang dilantik nanti," ungkapnya.
Ditanya terkait terpidana korupsi yang masih menduduki jabatan strategis dan vital, Pj Bupati Mulyadi juga belum sampai ke ranah itu. Ia masih fokus untuk kepentingan pelayanan masyarakat.
"Saya belum sampai ke situ. Tapi tentu akan saya tanya kepada kepala badan kepegawaian. Sekali lagi saya di sini bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Tanggungjawab saya kepada negara dan kepada rakyat dan harusnya lebih maksimal kerena tidak ada kepentingan politik tertentu," jelasnya. (E5/c)
