Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 29 Juni 2025
Soal Pegawai dan Satpam RSJ M Ildrem Arogan terhadap Wartawan

Politisi PDIP Sumut Minta Gubernur Bina ASN untuk Terima Keberadaan Pers

Redaksi - Rabu, 30 Juni 2021 12:23 WIB
327 view
Politisi PDIP Sumut Minta Gubernur Bina ASN untuk Terima Keberadaan Pers
(Foto : Dok/Leo Bukit)
Sutrisno Pangaribuan
Medan (harianSIB.com)
Politisi PDI Perjuangan Sumut Sutrisno Pangaribuan kaget setelah mengetahui seorang pegawai dan satpam Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr Muhammad Ildrem Medan bertindak arogan terhadap wartawan, usai melakukan peliputan vaksinasi Covid-19 terhadap orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) yang dirawat di rumah sakit tersebut.

Ia pun meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menugaskan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera memanggil dan memeriksa oknum ASN, WK atas tindakan intimidasi yang dilakukannya terhadap para wartawan yang melakukan tugas jurnalistik di RSJ M Ildrem Medan.

"Perlu dilakukan pembinaan dengan mencopot dari jabatan dan pemindahan ke unit kerja lain. Oknum ASN tersebut mungkin jenuh kerja di RSJ M Ildrem. Memindahkan ke unit kerja lain ke tempat yang kaya akan lokasi wisata seperti Kepulauan Nias dan Kabupaten Mandailing Natal," ketus Sutrisno kepada harianSIB.com, Rabu (30/6/2021).

Selain itu, Guberbur juga diminta memanggil Direktur RSJ Prof M Ildrem, untuk menjelaskan tindakan intimidasi yang terjadi di lingkungan RSJ M Ildrem. Juga perusahaan mitra penyedia jasa keamanan perlu menarik oknum tenaga pengamanan, RT dari RSJ M Ildrem.

"Tenaga pengamanan bergaya preman tidak layak bekerja di RSJ Prof Ildrem," tegasnya.

Gubernur juga diminta untuk peka terhadap kelakuan anak buahnya. Pers pilar demokrasi yang keberadaannya dijamin dan dilindungi UU, maka gubernur harus memberi jaminan terhadap kehidupan pers yang baik.

Kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang bertujuan menghambat kebebasan pers ternyata tidak hanya dilakukan secara tertutup. Kekerasan dilakukan secara terbuka, bahkan oleh oknum ASN yang pakaian seragam dan gajinya dibayar rakyat.

"Intimidasi, kekerasan itu nyata. Oleh karena itu, Gubernur diminta untuk proaktif untuk melakukan pembinaan bagi seluruh ASN agar memahami dan menerima keberadaan pers yang sehat," kata Koordinator Gerakan Perjuangan Pers Sehat ini. (*)

Editor
:
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru