Medan (harianSIB.com)
Petani nanas di Desa Sabungan Nihuta II, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), resah akibat mewabahnya penyakit yang menyerang tanaman mereka.
"Sementara masyarakat tidak tahu cara mengatasinya maupun penyebabnya, sehingga perlu segera diturunkan tim ahli pertanian untuk melakukan penelitian ke lapangan. Jangan sampai nenas Desa Sabungan Nihuta II Sipahutar punah," ujar Anggota DPRD Sumut Dapil IX wilayah Tapanuli Tangkas Manimpan Lumbantobing kepada wartawan termasuk jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Rabu (14/7/2021), di DPRD Sumut, menyampaikan hasil temuan resesnya.
Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Sekretaris FP Demokrat Sumut ini, keresahan masyarakat semakin hari semakin memuncak, karena Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ditugaskan Pemprov Sumut maupun Pemkab Taput ke desa-desa untuk memberikan penyuluhan pertanian tidak pernah kelihatan.
"Masyarakat sangat mengharapkan agar segera diutus ahli pertanian yang membidangi tanaman nenas, agar bisa mengatasi penyakit layu daun dan batang mengering tersebut. Jangan sampai petani mengalami kerugian yang sangat besar, dikarenakan petani gagal panen," tegas Tangkas.
Berkaitan dengan itu, anggota Komisi B ini meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Sumut dan Pemkab Taput untuk segera menurunkan tim penelitian ke lapangan, agar penyakit nenas tersebut bisa segera diatasi serta tidak lagi terjangkit secara meluas ke areal tanaman nenas lainnya.
"Kita juga minta Pemprov Sumut dan Pemkab Taput untuk memberikan sanksi tegas kepada PPL yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan, karena sudah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani, akibat petugas PPL tidak pernah memberikan penyuluhan tentang pertanian," ujar Tangkas.
Tangkas juga menyampaikan keluhan petani Desa Sabungan Nihuta II, yang menganggap pemerintah tidak sungguh-sungguh memberikan bantuan terhadap mereka, karena banyak bantuan yang diberikan tidak sesuai yang dibutuhkan para petani.
"Masyarakat sering menerima bantuan sarana dan prasarana yang tidak sesuai atau tepat sasaran, karena banyak bantuan yang disalurkan, tapi tidak sesuai yang dibutuhkan para petani dan ada alat-alat pertanian yang diberikan, tapi tidak bisa digunakan, sehingga petani kecewa," kata Tangkas.(*).