Medan (harianSIB.com)
Pemerintah secara resmi telah memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021, yang disampaikan Presiden Jokowi pada 20 Juni 2021 malam.
DPD GMNI Sumatera Utara berpandangan perpanjangan PPKM Darurat merupakan kebijakan menyakitkan yang kembali harus diterima rakyat.
Ketua DPD GMNI Sumut Daniel Sigalingging, menilai PPKM Darurat merupakan bentuk kebijakan tidak optimal dan tidak layak untuk diperpanjang.
"Coba kita lihat grafik Covid-19 skala nasional sejak awal diberlakukan PPKM Darurat 3 Juli. Konfirmasi kasus baru sebanyak 27.913 orang, dan hingga 21 Juli sebanyak 33.772 orang. Artinya kebijakan PPKM ini justru sama sekali tidak berdampak apapun," ujar Daniel.
Ia juga berpendapat PPKM Darurat yang diharapkan mampu menekan angka kasus baru Covid-19, justru menimbulkan konflik di masyarakat.
"Terlalu banyak gesekan yang terjadi antara petugas di lapangan dengan masyarakat terutama pedagang kecil yang hanya ingin mencari nafkah keluarganya buntut dari PPKM Darurat ini. Banyak pengusaha yang terancam gulung tikar yang justru menimbulkan pengangguran besar-besaran. Ini tentu menjadi masalah baru yang harus dihadapi kedepan," kata Daniel.
DPD GMNI Sumut juga menganggap bansos juga bukan menjadi solusi untuk menenangkan kondisi saat ini. GMNI Sumut juga mengatakan masyarakat terutama pelaku usaha juga berjibaku dengan angsuran utang modal usaha, biaya sewa tempat usaha, sewa rumah, biaya pendidikan anak dan lainnya.
Sementara sejak diberlakukannya PPKM Darurat, omzet para pelaku usaha turun drastis.
"Belum lagi penyekatan jalan yang sesungguhnya tidak optimal, karena bukannya menurunkan mobilitas, justru memindahkan konsentrasi kendaraan ke titik yang tidak dilakukan penyekatan. Sehingga justru membuat kemacetan pengendara di beberapa jalan tertentu," katanya.
Contohnya, kata dia, di Medan dengan ditutupnya simpang Dr Mansyur - Jalan Setiabudi dan Jalan Jamin Ginting, justru membuat kemacetan panjang sepanjang Jalan Setiabudi. Penyekatan jalan tersebut katanya, juga harus segera dievaluasi
"Satu setengah tahun kita berjibaku dengan pandemi ini namun masih jauh dari kata berhasil. Kedisiplinan masyarakat dan cara penanganan yang tepat dari masyarakat te kunci keberhasilan kita berhasil keluar dari situasi ini. Tentu dalam mengambil kebijakan penanganan pandemi, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan rakyat sebagai instrumen utama, selain cara optimal menekan meningkatnya kasus Covid-19," katanya. (*)
