Jakarta (SIB)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan pandemi Covid-19 telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Laporan Bank Dunia mencatat pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan, dari US$ 4.050 pada 2019 menjadi US$ 3.870 pada 2020.
Sebagai konsekuensi logis dari tergerusnya perekonomian nasional, lanjut Bamsoet, pandemi juga telah berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin per Maret 2021 sebesar 27,54 juta atau meningkat 1,12 juta dari Maret 2020.
"Peran dan kontribusi dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam merealisasikan perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Para pengusaha muda, khususnya, mempunyai peran sentral dan menentukan. Khusus di DKI Jakarta, dengan jumlah lebih dari 4.000 pengusaha muda, merepresentasikan sumber daya potensial yang dapat menggeliatkan kembali perekonomian nasional, yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (23/9).
Ia menjelaskan, pengusaha muda dengan segala potensi diri yang dimiliki, harus dapat mengambil peran mendorong lahirnya inovasi baru dalam membangun perekonomian nasional. Inovasi diperlukan agar dalam menghadapi persaingan global, sehingga mampu menawarkan terobosan yang lebih baik. Sebagai gambaran, Indeks Inovasi Global (Global Innovation Index) menempatkan Indonesia pada posisi ke-85 dari 131 ekonomi negara di dunia, posisi ini belum mengalami peningkatan sejak 2018.
"Apalagi Indonesia saat ini sedang memasuki bonus demografi. Bahkan hingga tahun 2045, ketika usia kemerdekaan kita mencapai satu abad, yang dikenal dengan era Indonesia Emas, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 319 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persennya, atau sebanyak 223 juta jiwa adalah kelompok usia produktif," jelas Bamsoet.
Bamsoet ini menerangkan, selain memaksimalkan bonus demografi, sejarah mencatat bahwa negara-negara besar dunia bisa maju karena memiliki visi pembangunan yang jelas dalam jangka panjang. Visi yang mempunyai jangkauan jauh ke depan, visi besar kenegaraan, dan bukan visi yang dibatasi oleh periodisasi pemerintahan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan berbagai capaian Singapura, yang saat ini tumbuh menjadi negara maju di Asia Tenggara, tidaklah dicapai dengan cara instan, dan selesai hanya dalam satu periodisasi pemerintahan. Singapura mempunyai visi pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai 'the Concept Plan' yang telah dirumuskan sejak 1971.
"The Concept Plan adalah dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pondasi, pedoman dan panduan dalam membangun struktur kota melalui pengelolaan lahan dan transportasi strategis. Artinya, butuh waktu antara 40 hingga 50 tahun bagi Singapura untuk mewujudkan visi besar kenegaraannya, hingga menjadikan Singapura seperti sekarang," tandas Bamsoet.
Bamsoet mengungkapkan bahkan nenek moyang bangsa Indonesia dahulu, dalam membangun Candi Borobudur membutuhkan waktu sekitar 50 tahun. Saat ini pun bangsa Indonesia mempunyai visi besar pembangunan nasional, salah satu contohnya adalah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Visi ini dibangun dari landasan argumen yang kuat, bahwa Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai mencapai 108 ribu km (terpanjang kedua di dunia). Indonesia memiliki total luas perairan 5,8 juta km persegi yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut (marine mega-biodiversity) terbesar di dunia yang kaya akan sumber daya laut.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menegaskan membangun Indonesia sebagai Poros Maritim pastinya membutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang. Ini adalah sebuah visi besar yang tidak akan selesai diwujudkan oleh satu periodisasi pemerintahan. Karena itu diperlukan perencanaan yang terukur, berkesinambungan, dan dapat mengikat komitmen setiap pemangku pemerintahan. Perencanaan pembangunan ini yang dibutuhkan sebagai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Turut hadir sebagai pembicara Pendidikan dan Pelatihan Kader Organisasi Tingkat Daerah HIPMI Jaya secara daring dan luring, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Pendiri HIPMI Abdul Latief. (detikcom/d)
