Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 07 Juli 2025
LIVE

DPRD SU Minta Pemprov Sumut Anggarkan Peralatan Penanganan Bencana di APBD

Redaksi - Kamis, 30 September 2021 19:29 WIB
334 view
DPRD SU Minta Pemprov Sumut Anggarkan Peralatan Penanganan Bencana di APBD
Foto Istimewa
Anggota FP Demokrat DPRD Sumut, Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM
Medan (harianSIB.com)
Anggota FP Demokrat DPRD Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM meminta Pemprov Sumut menganggarkan penambahan peralatan penanganan bencana di APBD tahun 2022, guna memaksimalkan kinerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sumut.

“Penambahan anggaran peralatan penanganan bencana di Sumut sangat minim, sehingga BPBD Sumut kerap kewalahan mengatasi daerah yang ditimpa bencana. Kita berharap agar di APBD 2022 dialokasikan," tandas Parlaungan Simangunsong kepada jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Kamis (30/9/2021) melalui telepon di Medan.

Seperti diketahui, tambah anggota dewan Dapil Medan ini, wilayah Sumut sangat rawan terjadi bencana, sehingga perlu disiagakan di setiap titik lokasi yang rawan, seperti longsor, banjir dan lainnya, agar pihak BPBD bisa dengan sigap mengatasinya.

"Misalnya di kawasan Jalan Jamin Ginting jurusan Medan - Berastagi, perlu disiagakan alat berat di lokasi tertentu untuk mengantisipasi terjadinya longsor, pohon tumbang, agar lalu lintas jalan tidak terlalu lama terganggu," ujar Parlaungan sembari menambahkan, selama ini jika terjadi bencana di daerah kerap alat berat didatangkan dari Medan.

Selain penambahan peralatan penanggulangan bencana, Parlaungan juga meminta BPBD Sumut membuat program pelatihan penanganan bencana ke masyarakat sebagai cadangan sukarelawan, jika sewaktu-waktu terjadi bencana di wilayahnya, bisa memberikan pertolongan pertama.

"Untuk menunjang program ini, kita minta BPBD Sumut mengusulkan anggarannya ke Banggar (Badan Anggaran) eksekutif dan legislatif, untuk sama-sama diperjuangkan pengalokasiannya di APBD Sumut," tegas mantan Ketua Komisi D ini.

Karena selama ini, kata Parlaungan, masyarakat yang ikut menjadi sukarelawan membantu korban bencana masih belum melakukan sesuai standar operasional bencana, sehingga umumnya sifatnya lebih banyak menunggu instruksi setelah bencana terjadi.

“Jika mereka sudah dilatih, tentu masyarakat dapat dengan cepat dan sigap melakukan penanggulangan sembari menunggu bantuan dari pemerintah,” ujarnya sembari meminta BPBD hendaknya terus melakukan terobosan-terobosan untuk menanggulangi bencana ini, agar penanganannya bisa lebih sigap.(*).

Editor
:
SHARE:
Tags
penanganan bencana ir parlaungan simangunsong st ipm pemprov sumutdprd sumut
komentar
beritaTerbaru