Medan (SIB)
Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumut Nawal Lubis menyebutkan persoalan kematian ibu dan bayi baru lahir butuh dukungan dan kerja sama segenap pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan Nawal Lubis saat membuka Lokakarya Pertemuan Revitalisas Kelompok Kerja Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Sumut yang dilaksanakan Momentum Private Health Care Delivery (MPHD) Sumut di Ruang Lilium Hotel Four Point Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (31/1).
Dia mengatakan untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi perlu dukungan dan kerja sama lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya. “Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak termasuk dalam kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama semua sektor pemerintah dan daerah yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional,†ujarnya.
Dalam kesempatan itu Nawal menyampaikan apresiasi terhadap MPHD yang telah mengikutsertakan banyak pihak termasuk TP PKK untuk berkontribusi merancang program strategis perlindungan kematian ibu dan bayi baru lahir.
Nawal juga berharap penanganan kasus stunting di daerah juga masuk dalam program kerja MPHD Sumut. Serta menjadi perhatian pada Lokakarya Pertemuan Revitalisas Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Sumut.
â€Kasus stunting di provinsi ini masih cukup tinggi, saya berharap agar ini menjadi titipan giat program MHDP Sumut untuk melibatkan pihak berkompeten agar kasus stunting ini bisa menurun,†ujarnya.
Sementara Senior Program MPHD Sumut Apsari Diana mengatakan, di Indonesia angka Kematian Ibu (KI) yang melahirkan per tahun 14.640 orang, sedangkan Bayi Baru Lahir (BBL) meninggal mencapai 116.172 bayi per tahun. “Jadi satu hingga dua jam ada dua kematian ibu, sedangkan bayi baru lahir setiap jamnya 13-14 yang meninggal,†jelasnya.
Menurut Diana, saat ini di Indonesia, Sumut masuk kategori lima besar angka KI dan BBL setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Banten. “Sumut menduduki posisi ke lima KI dan BBL,†katanya.
Dijelaskan, MPHD hadir untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir serta meningkatkan koordinasi sistem kesehatan, baik pemerintah dan pihak swasta di kabupaten/kota yang menjadi target penurunan angka KI dan BBL.
Untuk tahun 2021 hingga 2025, kabupaten/kota di Sumut yang menjadi lokasi intervensi MPHD Sumut yakni Kabupaten Deliserdang, Langkat, Asahan dan Karo. “MPHD akan melakukan berbagai intervensi, antara lain melakukan asesmen terhadap akses pelayanan dan perjanjian kerja sama antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di kabupaten/kota dengan harapan mampu megurangi KI dan BBL sebesar 70 persen,†harapnya.
Kadis Kesehatan Sumut, Ismail Lubis dalam laporannya mengatakan, kegiatan itu merupakan rencana kerja MPHD Sumut untuk meningkatkan peran pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dengan tujuan meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
Hadir Kadis Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut, Nurlela, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumut, Yazid Dimyanti, mewakili Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumut, Betty Mangkuji, perwakilan Persatuan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia Sumut, Sarma Lumbanraja, Mentor Program MPHD, Christoffel L Tobing dan M Fahdy. (A13/a)
