Medan (SIB)
Instansi lintas kementerian dikabarkan banyak yang berkantor di Medan, namun selama itu pula publik terutama kalangan pers maupun anggota legislatif tidak paham apa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maupun kinerjanya.
Bahkan banyak instansi pemerintah pusat itu yang berkantor menggunakan rumah-rumah warga secara sewa dan plank nama, sehingga ada kesan para pimpinan Satker atau UPT kementerian yang ada di Sumut itu terkesan sengaja menutup diri dari pantauan pers.
Pengamatan wartawan SIB Relieve Pasaribu dan Frans Sihombing selama ini, banyak kantor instansi ataupun UPT (unit pelaksana teknis) jajaran kementerian yang ada di Kota Medan itu terkesan sepi dari hiruk-pikuk. Padahal, banyak megaproyek berlokasi di Sumut yang anggarannya dikelola Kementerian PUPR seperti tol Binjai-Medan-Tebintinggi, Pembangunan Waduk Lausimeme di Deliserdang, Proyek Sanitasi dan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) di Kota Medan dan proyek-proyek lain yang nilainya puluhan hingga ratusan miliar.
Bahkan, publik baru tahu kalau kantor Balai Pengembangan Transportasi Darat (BPTD) bawahan Kementerian Perhubungan berada di Medan ketika persoalan lelang pembangunan dermaga di Muara, Kabupaten Humbahas yang nilai proyeknya belasan miliar ramai diberitakan SIB. Pasalnya salah satu rekanan pemenang lelang proyek itu malah tidak diberikan kontrak pelaksanaan proyek, sehingga kasusnya berujung ke jalur hukum.
Selain itu, megaproyek pembangunan jalur layang kereta api atau elevate railway yang nilainya triliunan rupiah itu, beberapa tahun lalu sempat menjadi topik hangat publik Medan. Pasalnya ribuan warga di pinggir rel digusur PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk persiapan pembangunan jalur layang itu. Waktu itu publik mengira anggaran megaproyek itu dikelola PT KAI, tapi ternyata dikelola Balai Perkeretaapian, jajaran Kementerian Perhubungan yang berkantor di Medan.
Informasi diperoleh dari beberapa rekanan, belakangan diketahui bahwa Kementerian PUPR memiliki instansi teknis berkantor di Medan seperti BBPJN, BWSS-II, BP2JK, BPPW dan BPTR.
Selain itu Kementerian Perdagangan pun memiliki instansi teknis seperti Balai Metrologi yang tugasnya menera atau mengevaluasi alat ukur atau timbangan yang digunakan pedagang maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Namun banyak publik bahkan legislatif yang tidak tahu alamat kantor instansi tersebut di Medan.
Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja juga memiliki instansi teknis seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan instansi yang mengawasi perusahaan-perusahaan pengerah tenaga kerja ke luar negeri, yakni Balai Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (BPTKI). Informasi tentang apa saja kegiatan kedua instansi kementerian itu selama ini banyak yang tidak mengetahuinya, soalnya instansi itu jarang melakukan press relis tentang program dan kegiatannya selama ini.
Ketertutupan itu instansi lintas kementerian itu menyebabkan publik pers dan kalangan legislatif sulit untuk melakukan pengawasan tentang kinerjanya yang berkaitan dengan warga Sumut.
Pertanyaan sama juga diungkapkan sejumlah anggota DPRD Medan dan DPRD Sumut di antaranya Ir Parlaungan Simangunsong MSi. Politisi Partai Demokrat Sumut itu mengaku banyak anggota legislatif baik di DPRD Medan dan DPRD Sumut tidak tahu apa saja yang dikerjakan instansi-instansi pusat itu di Sumut. Keberadaan atau alamat kantor-kantor instansi pusat itu pun kebanyakan tidak jelas.
Terkhusus, politisi Demokrat Sumut itu juga menyoroti keberadaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara.
Kantor instansi vertikal Kementerian PUPR itu selama ini banyak tidak tahu keberadaannya maupun kinerjanya, karena sering berpindah-pindah kantor.
Padahal instansi itu belakangan diketahui menangani megaproyek penggalian jalan di Medan untuk menanam sistem sanitasi dan pengadaan air minum dengan anggaran sangat besar. Proyek itu beberapa tahun lalu ramai diprotes warga dan pengendara karena jalan berlubang dan berdebu.
“Saya waktu di DPRD Medan banyak menerima keluhan warga soal proyek SPAM dan sanitasi itu. Tapi kita tidak tahu sama siapa (instansi-red) kita berkordinasi. Banyak menganggap itu dikelola Kementerian PUPR, ternyata belakangan kita tahu itu ditangani Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumut. Kantornya baru-baru ini pindah ke Jalan Bahagia By Pass, itu berada di Dapil saya pula,†kata Parlaungan kepada SIB, Rabu (2/2) sekaitan kunjungan Presiden Jokowi.
Parlaungan sependapat, instansi terkait sebaiknya terbuka dan sering melakukan sosialisasi tentang program kegiatan mereka bersama pers dan legislatif agar bisa diketahui kegiatannya tidak tumpang tindih dengan proyek Pemko Medan ataupun Pemprov Sumut.
DIMINTA EVALUASI
Dia berharap Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja jajaran kementerian itu agar anggaran untuk membiayai proyek maupun gaji serta operasional kantor tidak sia-sia. “Kita berharap Presiden Joko Widodo untuk menertibkan instansi pemerintah pusat yang tidak memberi manfaat, demi efisiensi keuangan negara untuk membiayai operasional dan gaji aparatur sipil negara (ASN). Bila perlu hapus saja kantor-kantor yang tidak jelas fungsinya agar jangan membebani keuangan negara seperti yang telah dilakukan Jokowi meniadakan belasan lembaga negara yang tidak jelas kinerjanya,†tegas Parlauangan. (A5/R8/c)
