Simalungun (SIB)
Kabupaten Simalungun mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 untuk penanganan infrastruktur jalan Rp 56 miliar. Besaran dana ini diprioritaskan untuk jalan strategis mendukung kawasan pariwisata dan ketahanan pangan.
Demikian diutarakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Simalungun, Hotbinson Damanik kepada wartawan, Minggu (13/3), seperti dilansir dari harianSIB.com.
"DAK dari pusat meningkat, bahkan Simalungun terbesar di Sumut setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.
Selain DAK, katanya, Simalungun juga memeroleh Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Rp 14 miliar. PHJD adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi/kabupaten yang bersumber dari APBN.
Menurut Hotbinson, PHJD sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.
Untuk percepatan peningkatan infrastruktur, Pemkab Simalungun juga telah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan PT SMI untuk pinjaman daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 300 miliar yang akan dialokasikan untuk penanganan jalan strategis kabupaten Rp 250 miliar dan irigasi Rp 50 miliar.
Sementara untuk penanganan jalan provinsi di Simalungun, menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun ini juga mengalokasikan anggaran yang sangat besar dibanding kabupaten/kota lainnya, bahkan mencapai Rp 200 miliar lebih dan sekarang sudah dalam proses tender.
"Ini berkat kerja keras dan kegigihan Bapak Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH beserta jajarannya berkoordinasi dengan pemerintah atasan untuk memperjuangkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan," urainya.
Pemkab Simalungun disebut memiliki program yang jelas untuk pembangunan jalan dalam jangka menengah dan telah dituangkan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Hotbinson menambahkan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kemantapan jalan, baik melalui lobi-lobi ke pemerintah pusat, provinsi maupun sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman daerah SMI.
Perolehan pendapatan asli daerah (PAD) juga perlu digenjot agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur sehingga nanti mampu mendorong perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan rakyat harus sejahtera.
"Kita berharap dukungan semua pihak untuk mengawal pembangunan agar tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," pungkas Hotbinson. (SS15/a)
