Sidikalang (harianSIB.com)
Sejumlah wartawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), penggiat sosial media yang bergabung pada Aliansi Pemerhati Penggunaan Anggaran Negara (APPAN) gelar unjuk rasa desak Kepala Kejaksaan Dairi, usut tuntas kasus dugaan korupsi.
Jurnalis Koran SIB, Tulus Tarihoran melaporkan, massa menuding Kajari Dairi dan jajaran tidak punya nyali mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi di Dairi terkhusus dugaan korupsi penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Dairi.
Mereka menuding penyaluran BOP PAUD sarat korupsi. Dimana hasil investigasi, banyak PAUD yang sudah tidak aktif tetapi masih menerima BOP. Kemudian, kata mereka, pihak kejaksaan tidak melakukan pemanggilan paksa kepada Bunda PAUD Dairi, pada hal sudah 4 kali melayangkan surat panggilan. Karena menurut mereka yang bersangkutan perlu dimintai keterangan.
Lanjut mereka, penindakan dan pengungkapan kasus korupsi di Kejaksaan Dairi sangat prihatin, karena belum ada karya dalam pengusutan kasus korupsi belakangan ini.
"Kami menduga Kajari Dairi dan jajaran tidak punya nyali usut dugaan korupsi. Kalau tidak punya nyali silahkan pindah," ucap perwakilan APPAN, Delon Sinaga, Fendi Sihombing, Vander Sinaga, Sennang Berampu.
Mereka juga minta kepada pihak kejaksaan segera memberikan kepastian hukum dugaan korupsi penyaluran BOP PAUD. Bila tidak, kata mereka, juga akan menyampaikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Agung RI.
Setelah beberapa menit menyampaikan aspirasi, Kasi Intel Kejari Dairi, David Bernadin Sihombing bersama Kasi Datun, Azni, Kasubbag BIN, Victor Situmorang menemui massa pengunjukrasa dan bergantian memberikan keterangan.
David Bernadin Sihombing mengatakan, dugaan korupsi penyaluran BOP PAUD Dairi masih dalam proses penyelidikan. Kasus tetap berjalan, dengan meminta keterangan dari berbagai pihak.
"Diharapkan semua bersabar, dimana proses berjalan dan saat ini masih mengumpulkan bahan dan keterangan pihak terkait," ucapnya.
Katanya, pihak kejaksaan bukan tidak punya nyali, tetapi segala proses penanganan kasus dugaan korupsi memiliki standar operasional prosedur (SOP).
Victor Situmorang menambahkan, pihaknya berusaha untuk kepastian hukum penanganan dugaan korupsi penyaluran BOP PAUD. Penyelidikan kasus itu masih tahap awal, sehingga tidak memiliki wewenang melakukan pemanggilan paksa, karena surat panggilan yang dilayangkan, untuk dimintai keterangan.(*)
