Tebingtinggi (SIB)
DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Tebingtinggi mendukung penuh Musa Rajekshah menjadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) pada periode 2024-2029.
Hal ini dikatakan Ketua DPD Golkar Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution kepada wartawan, Kamis (18/8).
"Sejumlah dukungan terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat Tebingtinggi. Ini lah dasar kita untuk memberikan dukungan," ucapnya.
Dijelaskan Basyaruddin Nasution, dukungan ini tercetus karena tingkat kepuasan masyarakat atas kebijakan Musa Rajekshah yang menyentuh masyarakat baik atas nama pribadi maupun atas nama Partai Golkar Sumut.
Berbagai program sudah dijalankan, seperti program bersedekah ke masyarakat yang tak henti-hentinya serta terus berkomitmen mendukung seluruh anak muda dalam mencapai prestasi baik akademik maupun non akademik.
"Program yang dicetus Bapak Musa Rajekshah sangat baik dan direspon baik oleh masyarakat Tebingtinggi," katanya.
Saat ditanya wartawan terkait pembangunan Infrastruktur dari Pemprov Sumut senilai 2,7 triliun yang tersebar di 25 kabupaten/kota di Sumut, Basyaruddin Nasution menyampaikan pada prinsipnya mendukung penuh seluruh kegiatan pembangunan fisik dan pembangungan non fisik yang bersifat menguntungkan masyarakat dan terkhusus menguntungkan masyarakat kota Tebingtinggi
Terkait wanti wanti yang di sampaikan DPD Golkar Sumut terhadap pelaksanaan pembangunan proyek Rp 2,7 triliun yang dinilai bisa melanggar hukum, Basyaruddin Nasution menjelaskan, terlepas dari polemik yang terjadi, DPD Golkar Tebingtinggi mendukung penuh kebijakan DPD Golkar Sumut.
"Dapat dipastikan bahwa partai Golkar di setiap tingkatan mempunyai perangkat yang mampu menganalisa dengan matang. Kita mendukung sepenuhnya langkah yang diambil Fraksi Golkar di DPRD Sumut dan DPD Golkar Sumut. Jadi apapun statemen dari Dpd Partai Golkar pasti melalui kajian serta argumen yang kuat," ungkap Basyaruddin.
Kata Basyaruddin, secara vertikal dari tingkat DPP, DPD tingkat I, DPD tingkat II, partai Golkar selalu bersinergi dan mendukung segala kebijakan - kebijakan pemerintah yang bersifat menguntungkan masyarakat.
"Jika ada kiritik yang dibuat atau disampaikan, itu sebagai wujud dukungan untuk kepentingan masyarakat dan kita mengharapkan setiap kebijakan yang diambil memberikan eduksai kepada masyarakat khususnya perihal kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan," tutup Basyaruddin Nasution. (BR3/c)
