Tebingtinggi (SIB)
Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi SSos MTP berkomitmen penyelenggaraan di Pemerintah Kota Tebingtinggi tidak ada unsur KKN.
Dirinya pun membuka diri bekerjasama dengan berbagai pihak, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih, melayani, transparan serta tidak ada unsur KKN.
Hal itu disampaikan Pj Wali Kota M Dimiyathi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terhadap Pelaksanaan Tugas Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Terhadap Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Wilayah Sumut, Rabu (7/9) di Aula lantai 4 Balai Kota.
Didampingi Plt Sekda Drs Bambang Sudaryono dan Kepala Inspektorat Kamlan Mursyid, Pj Wali Kota berharap melalui rapat ini, Pemko Tebingtinggi benar-benar dapat menerapkan dan menjauhi segala bentuk tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan MCP.
"Kami tentunya sangat mendukung kegiatan monitoring MCP terkait manajemen aset daerah dan optimalisasi pajak daerah. Untuk itu, kami tentunya siap memberikan data yang diperlukan agar rapat ini dapat berjalan dengan baik,” jelas Dimiyathi
Selain itu, Pemko Tebingtinggi juga siap menerima saran dan kritik agar manajemen aset dan optimalisasi pajak daerah dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan Tebingtinggi yang bersih dan transparan.
Pj Wali Kota di kesempatan itu mengajak agar seluruh jajarannya berkomitmen penuh untuk bersama-sama memperbaiki MCP Tebingtinggi.
Apalagi imbuhnya, Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK banyak membantu Tebingtinggi dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.[br]
"Kami sangat mengapresiasi dan menginginkan agar Tebingtinggi dengan Tim Pengawas KPK untuk terus berkoordinasi agar capaian MCP ini bisa lebih baik kedepannya," harapnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Albertina Ho menyampaikan, ada beberapa tugas Dewan Pengawas KPK, diantaranya mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala.
"Maksud dan tujuan kedatangan kami kesini sejalan dengan salah satu tugas dari Dewan Pengawas KPK, yakni untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas Tim Korsup KPK yang ada di wilayah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada serta memberikan manfaat kepada Pemko Tebingtinggi," kata Albertina.
Kemudian, Albertina berharap agar Pemko Tebingtinggu dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas dari Tim Korsup KPK selama ini.
"Kami mengharapkan keterbukaan dari Pemko Tebingtinggi untuk memberikan informasi yang benar mengenai kinerja dari Tim Korsup KPK. Dengan demikian kedepannya bisa memperbaiki tugas dari Tim Korsup KPK itu sendiri," harapnya. (BR3/c)
