Medan (SIB)
DPRD Sumut dan Gubernur Sumut menandatangani keputusan bersama tentang pengesahan Ranperda R-APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2023 sebesar Rp13,971 triliun lebih menjadi Perda, setelah 9 fraksi di DPRD Sumut menyetujuinya dengan beberapa catatan.
Penandatangan keputusan bersama itu dilakukan Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, setelah F-PDI Perjuangan, FP Gerindra, FP Golkar, FP NasDem, Fraksi PKS, F-PAN, FP Hanura, FP Demokrat dan Fraksi Nusantara menyatakan persetujuannya terhadap Ranperda R-APBD 2023 menjadi keputusan bersama dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Baskami Ginting didampingi para Wakil Ketua Dewan H Harun Mustafa Nasution, H Irham Buana Nasution, H Rahmansyah Sibarani, Senin (12/9) di DPRD Sumut.
Dalam keputusan bersama yang ditandatangani tertuang R-APBD 2023 terdiri dari pendapatan daerah Rp13,156 triliun lebih, belanja daerah Rp13,971 triliun lebih. Sedangkan defisit Rp815 miliar lebih, penerimaan pembiayaan daerah Rp865 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp50 miliar.
Sebelumnya, F-PDI Perjuangan, FP Golkar, FP Gerindra, FP NasDem, FP Demokrat, F-PAN, FP Hanura dan Fraksi Nusantara dalam pendapat akhirnya menyetujui dan menerima Ranperda R-APBD 2023 untuk disahkan menjadi Perda.
Demikian halnya F-PKS melalui jurubicaranya Hariyanto menyatakan setuju dengan catatan pencapaian target prioritas pembangunan nasional tahun 2022 yang belum tercapai agar dievaluasi dan diselesaikan di tahun 2023 sesuai kewenangan tingkatan pemerintah daerah.
Fraksi PKS minta RPJMD tahun 2019 - 2023 terutama sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta pemenuhan kewajiban dalam penguatan infrastruktur, yang pelaksanaannya sampai saat ini mengalami kendala dan belum maksimal, harus segera dituntaskan.[br]
"Termasuk kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut yang masih belum optimal aksesibilitas, kualitas dan cakupan layanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil," katanya.
Fraksi PKS mencontohkan, Jalan Perdagangan-Siantar, Jalan Siantar-Pematang Raya, jalan menuju Galang-Lubuk Pakam, Jalan alternatif ke Berastagi, Jalan Pematang Raya - Simarjarunjung yang sebagian besar jalan menuju tempat pariwisata dan beberapa jalan provinsi lainnya yang sangat membutuhkan perbaikan.
Menyinggung rencana penyetoran modal Rp100 miliar ke Bank Sumut, menurut fraksi-fraksi di lembaga legislatif sebenarnya tidak diperlukan lagi, karena tahun 2023 Bank Sumut sudah menuju International go publik, sehingga anggaran yang dialokasikan dialihkan guna membantu masyarakat terdampak ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Sementara itu, Gubernur Sumut dalam pidatonya menyebutkan, persetujuan bersama terhadap R-APBD 2023 setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir dan seluruh catatan yang tertuang dalam pendapat akhir fraksi merupakan hasil kerja sama tim anggaran Pemprov Sumut dan Banggar (badan anggaran) DPRD Sumut.
Selanjutnya, kata Edy, Pemprov Sumut akan segera persiapkan perangkat dan dokumen dalam rangka penjabaran rancangan APBD 2023 ke Mendagri untuk dievaluasi. "Terimakasih kepada dewan atas kerjasama yang dilakukan hingga R-APBD 2023 dapat dituntaskan," ujarnya. (A4/f)
