Medan (SIB)
Aksi demo menolak kenaikan BBM terjadi hampir di seluruh Indonesia.
Mencermati hal itu, akademisi USU Roy Fachraby Ginting SH MKn mengatakan, penolakan ini terjadi karena di perekonomian kebanyakan masyarakat belum pulih pasca Covid-19 yang disusul kenaikan harga BBM dan diikuti kenaikan kebutuhan bahan pokok di pasar.
“Sangat wajar mereka merespon dan menyampaikan aspirasi bahwa terjadi kesulitan-kesulitan di tengah masyarakat, yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dalam mendukung kehidupan ,” ujar Roy di Medan, Kamis (15/9).
Tokoh masyarakat Karo yang cukup kritis ini berpendapat pemerintah tentu memiliki perhitungan dan pertimbangan soal kenaikan harga BBM ini.
Di tengah kondisi sulit ketika harga minyak mentah dunia melonjak, setiap negara tentu sangat berbeda-beda menyikapinya termasuk Indonesia yang kondisi ekonominya belum pulih dari keterpurukan ekonomi.
Menurut Roy Fachraby Ginting, rakyat saat ini tentu sangat wajar bila memiliki pandangan yang berbeda.
Masyarakat merespon hal itu dengan aksi unjuk rasa, aspirasi masyarakat ini sebaiknya direspon pemerintah dengan dialog dan edukasi yang cerdas, terbuka dan jujur, serta membuka fakta-fakta dan perbandingan disertai solusi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
"Sangat memungkinkan kebijakan yang sama-sama menguntungkan atau win-win solution. Ada jalan tengah untuk penyelesaian masalah ini, agar demo tidak mengarah ke hal-hal yang tidak baik" kata Roy Fachraby Ginting, dosen Filsafat FKG USU itu.
Dikatakannya, jalan tengah menjadi penting sebab apabila merasa benar semua maka akan terlalu lama demo seperti ini.
Yang berunjuk rasa silahkan sampaikan aspirasinya dengan cara yang benar dan tidak melanggar aturan.
Yang terpenting aspirasi sudah tersampaikan ke pemerintah dan tentu ada solusi.
“Bagi aparat jangan terpancing emosi dan terjadi chaos yang justru hasilnya akan menimbulkan rasa benci dan jarak antara masyarakat dan aparat yang tentunya di harapkan menghadapi aksi demo dengan sangat humanis yang tentunya dapat meredam dan memperkecil jarak perbedaan pendapat antara rakyat dengan pemerintah yang tentu dengan dialog dan kebijakan yang melahirkan solusi bagi rakyat,” katanya.
Roy juga mengingatkan agar pemerintah secara terus menerus memberikan informasi dan keterangan kepada masyarakat.
Misalnya, informasi yang beredar di masyarakat terkait harga BBM di Malaysia yang lebih murah dibandingkan di tanah air harus bisa dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah terutama Pertamina.
“Dengan begitu, isu yang berkembang di masyarakat tidak menjadi bola liar dan memperkeruh suasana”, kata Roy Fachraby Ginting yang juga Sekretaris Umum DPP IA-MAKA-USU ini.
Menurut Roy, harga BBM di Malaysia lebih murah ketimbang di Indonesia karena, selain ada perbedaan komponen pembentuk harga di kedua negara, harga BBM di Malaysia bisa terus ditahan meskipun ada peningkatan harga minyak.
Ini merupakan hasil dari penerapan subsidi besar-besaran yang diterapkan pemerintah Malaysia.
"Pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi bahan bakar sehingga harga bahan bakarnya tidak mengikuti skema pasar. Hanya saja tujuan pemberian subsidinya berbeda dengan skema pemberian subsidi yang ada di Indonesia", kata Roy Fachraby.
Persoalan yang paling mendasar lanjut dia adalah fokus Malaysia dengan RI berbeda.
Mereka (Malaysia-red) fokus pada pertumbuhan ekonomi sehingga memberikan subsidi yang besar kepada rakyat dan pemerintahan.
“Kita juga tentunya dapat memberikan solusi dan kompensasi dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini dengan komunikasi yang baik kepada masyarakat," tutupnya. (A2/c)
